Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perbanyak Lokasi Vaksinasi, Bukan Jual Vaksin untuk Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang melakukan komersialisasi untuk Vaksin Gotong Royong.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keinginan untuk mencapai target Herd Immunity, Nihayatul Wafiroh menuturkan pemerintah seharusnya memperbanyak lokasi pelayanan vaksinasi, bukan justru mengomersilkan vaksinasi.

“Kalau mau kekebalan yang di-push, yang didorong adalah pemberian vaksin pada masyarakat bukan dijual,” kata Nihayatul Wafiroh, Senin (12/7/2021).

“Untuk melakukan kekebalan itu, tapi bagaimana lokasi vaksin diperbanyak,” tambahnya. 

Nihayatul Wafiroh menegaskan dirinya tidak mempersoalkan soal Kimia Farma menjalankan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat. Tetapi, sambungnya, tidak pantas di tengah situasi pandemi vaksinasi justru berbayar.

“Saya sepakat kalau Kimia Farma dilakukan sebagai tempat vaksin tapi harus gratis,” ujarnya.

Baca Juga: Luhut: Kalau Ada yang Bicara Covid-19 Tak Terkendali Datang ke Saya, Nanti Saya Tunjukin Ke Mukanya

Untuk mencapai Herd Immunity, lanjut Nihayatul Wafiroh, Indonesia bisa melihat dari banyak pola yang dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika  Serikat.

“Di Amerika Drugstore atau toko obat itu tetap menyediakan vaksin namun itu gratis. Tempat vaksin ditambah Dosis vaksin untuk masyarakat di Pemkab Pemprov di daerah ditambah. Sehingga akses vaksin gampang,” katanya.

“Kalau di Jakarta mudah, tapi kalau misalnya di daerah luar biasa hanya untuk mencari vaksin. Jadi kita kembali pada hak dasar rakyat yaitu untuk mendapatkan vaksin dan itu sudah disampaikan oleh presiden,” tambahnya.

Merasa tidak sejalan dengan vaksinasi berbayar yang diterapkan pemerintah untuk vaksin gotong royong. Nihayatul Wafiroh menilai langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah adalah membatalkan komersialisasi vaksin gotong royong.

Baca Juga: Menkes Sebut Butuh 20 Ribu Perawat Tambahan untuk Tangani Covid-19

“Jadi kalau ini ditunda, jangan hanya ditunda, tapi dibatalkan,” tegasnya.

Nihayatul Wafiroh menambahkan pendapatnya yang menyatakan keberatan atas vaksin gotong royong yang berbayar akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

“Besok Selasa kami akan mengundang Kemenkes dan akan kami bahas soal vaksin,” ujarnya.