Kompas TV nasional berita utama

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perbanyak Lokasi Vaksinasi, Bukan Jual Vaksin untuk Herd Immunity

Senin, 12 Juli 2021 | 19:27 WIB
komisi-ix-dpr-minta-pemerintah-perbanyak-lokasi-vaksinasi-bukan-jual-vaksin-untuk-herd-immunity
Kegiatan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan PMI Pusat di Jakarta. (Sumber: PMI Pusat)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang melakukan komersialisasi untuk Vaksin Gotong Royong.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keinginan untuk mencapai target Herd Immunity, Nihayatul Wafiroh menuturkan pemerintah seharusnya memperbanyak lokasi pelayanan vaksinasi, bukan justru mengomersilkan vaksinasi.

“Kalau mau kekebalan yang di-push, yang didorong adalah pemberian vaksin pada masyarakat bukan dijual,” kata Nihayatul Wafiroh, Senin (12/7/2021).

“Untuk melakukan kekebalan itu, tapi bagaimana lokasi vaksin diperbanyak,” tambahnya. 

Nihayatul Wafiroh menegaskan dirinya tidak mempersoalkan soal Kimia Farma menjalankan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat. Tetapi, sambungnya, tidak pantas di tengah situasi pandemi vaksinasi justru berbayar.

“Saya sepakat kalau Kimia Farma dilakukan sebagai tempat vaksin tapi harus gratis,” ujarnya.

Baca Juga: Luhut: Kalau Ada yang Bicara Covid-19 Tak Terkendali Datang ke Saya, Nanti Saya Tunjukin Ke Mukanya

Untuk mencapai Herd Immunity, lanjut Nihayatul Wafiroh, Indonesia bisa melihat dari banyak pola yang dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika  Serikat.

“Di Amerika Drugstore atau toko obat itu tetap menyediakan vaksin namun itu gratis. Tempat vaksin ditambah Dosis vaksin untuk masyarakat di Pemkab Pemprov di daerah ditambah. Sehingga akses vaksin gampang,” katanya.

“Kalau di Jakarta mudah, tapi kalau misalnya di daerah luar biasa hanya untuk mencari vaksin. Jadi kita kembali pada hak dasar rakyat yaitu untuk mendapatkan vaksin dan itu sudah disampaikan oleh presiden,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Hukum

Momen Azis Syamsuddin Dijemput Paksa KPK

Jumat, 24 September 2021 | 23:53 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
01:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19