YLKI: Vaksin Berbayar Tidak Etis, Harus Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara menanggapi program vaksinasi Covid-19 berbayar yang akan dilaksanakan BUMN farmasi melalui PT Kimia Farma.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan vaksin gotong royong yang dikomersialisasikan atau dijual ke publik tidaklah etis.

Sebab, kata dia, saat ini wabah virus corona atau Covid-19 kondisinya tengah mengganas. Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Karena itu, Tulus menegaskan, bahwa program vaksinasi Covid-19 berbayar tentu saja harus ditolak.

Baca Juga: Anggota DPR Mufti Anam: Potensi Uang dari Vaksin Covid-19 Berbayar Capai Rp747 Juta per Hari

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus melalui keterangan tertulisnya yang diterima pada Minggu (11/7/2021).

Dengan adanya vaksinasi berbayar, kata Tulus, maka semakin membuat orang tidak bersedia untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar," ucap Tulus.

Lebih lanjut, Tulus mengatakan, program vaksin berbayar juga akan membingungkan masyarakat karena di saat yang sama ada vaksin gratis.

Baca Juga: Cara Daftar Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Lengkap dengan Harga dan Lokasi Vaksinasi

"Mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek," ucapnya.

Selain itu, Tulus menyebut, adanya vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat.

Masyarakat, kata dia, akan menilai bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik. Sementara yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Tulus menambahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, banyak yang melakukan terobosan dengan memberikan hadiah kepada masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19.

"Tujuannya agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar," kata Tulus.