Kompas TV nasional wawancara

Memangkas Vonis Hukuman Pinangki dari 10 Tahun Jadi 4 Tahun

Jumat, 9 Juli 2021 | 12:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pinangki Sirna Malasari patut bernapas lega dengan potongan hukuman yang didapat dari Pengadilan Tinggi.

Meski terbukti melakukan tindak pidana dan pencucian uang, jaksa yang tersandung suap kasus Djoko Tjandra ini divonis empat tahun saja dari hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor, sepuluh tahun.

Potongan hukuman tersebut atas upaya banding yang diputuskan di tingkat pengadilan tinggi.

Meski demikian, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sementara itu, Komisi III DPR RI menyatakan menghormati sikap Kejaksaan Agung.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan menyebut Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan kasasi terhadap pengurangan hukuman Pinangki merupakan hak konstitusional dan berdasarkan pertimbangan matang.

Dalam sidang Tipikor 8 Februari 2021, Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Pinangki kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Majelis hakim mengabulkan permohonan banding itu, dan memangkas hukuman pinangki, menjadi 4 tahun penjara. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim yakni Pinangki sudah mengaku bersalah, dan dipecat dari kejaksaan. Selain itu Pinangki merupakan seorang ibu yang memiliki balita.

Namun seperti diketahui, dalam kasusnya Pinangki adalah seorang jaksa dan sudah dinilai bersalah melakukan tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat, dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko S. Tjandra.

Tindakan Pinangki dapat disebut kejahatan kerah putih. Dan sesungguhnya, layak-kah seorang penjahat kerah putih mendapat diskon hukuman?

Untuk membahas kontroversi ini, simak pembahasannya bersama Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Ganarsih, dan Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19