Kompas TV nasional wawancara

Evaluasi PPKM Darurat, Pengamat: Kita Perlu Kebijakan yang Merangkul Bukan Menggebuk

Kamis, 8 Juli 2021 | 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Para pengusaha pemilik perkantoran di Jakarta dan sejumlah daerah yang masuk kategori non esensial dan non kritikal, ditengarai masih mempekerjakan pegawainya di masa PPKM darurat. 

Evaluasi dari pemberlakukan PPKM darurat, Analis Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho menyoroti kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung instan dan tak memikirkan dampak setelahnya.

Riant menilai kebijakan seperti ini terjadi tatkala pembuat aturan tak melibatkan para ahli kebijakan.

"Yang dilibatkan itu pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar ekonomi, tapi pakar public policy hampir tak terlihat di diskusi itu," ujar Riant saat dihubungi KompasTV, Kamis (8/7/2021).

Ia pun mengatakan semestinya pemerintah lebih banyak melibatkan para ahli dalam tiap pengambilan kebijakan.

"Buatlah kolaborasi kebijakan, libatkan semua orang. Ini kan model-model yang diharapkan oleh pendiri bangsa, kebijakan yang gotong-royong, kebersamaan. Yang terjadi sekarang kan oh dia punya pikiran lain, singkirkan. ita perlu saling merangkul, jangan menggebuk," sambungnya.

Lalu bagaimana semestinya penerapan dan pengawasan pemberlakuan PPKM darurat di sektor industri khususnya di perkantoran?

Untuk membahasnya simak dialog bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani, dan Analis Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Awalnya Ragu Akhirnya Pilih Divaksin

Rabu, 22 September 2021 | 12:03 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19