Kompas TV nasional politik

MAKI Surati Presiden Jokowi Minta Jaksa Agung Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Jaksa Pinangki

Selasa, 6 Juli 2021 | 20:31 WIB
maki-surati-presiden-jokowi-minta-jaksa-agung-ajukan-kasasi-atas-putusan-banding-jaksa-pinangki
Jaksa Pinangki, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2020). (Sumber: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kecewa terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak melakukan upaya kasasi terkait putusan banding terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi agar memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajukan kasasi terkait vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Jaksa Pinangki.

Menurut Boyamin, hingga saat ini surat tersebut belum mendapat respons dari Presiden dengan adanya pengajuan kasasi dari Kejagung.

Baca Juga: Tidak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki, Kejaksaan Agung Diduga Tutupi Peran King Maker

“Saya berharap Presiden memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi ya ini Saya (juga) berharap Presiden melakukan evaluasi (terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin)” ujar Boyamin dalam video yang diterima, Selasa (6/7/2021).

Lebih lanjut, Boyamin menilai tidak adanya upaya kasasi Kejagung telah mencederai rasa keadilan. Terlebih masyarakat sudah mengajukan petisi agar Kejagung mengajukan kasasi atas putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas terdakwa Jaksa Pinangki.

Tak hanya itu, langkah Kejagung tersebut juga mencederai keadilan hukum. Sebab vonis Jaksa Pinangki lebih rendah dari vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Tjandra dan Andi Irfan.

Pengadilan Tipikor menjatuhkan 4,5 tahun penjara kepada Djoko Tjandra, sementara Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

Baca Juga: Jaksa Tak Ajukan Kasasi Kasus Pinangki, Anggota Komisi III Fraksi PDIP: Keputusan yang Tepat

“Ini terjadi turbulensi hukum, karena antara pemberi dan penerima suap hukumannya lebih berat yang memberi suap,” ujarnya.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19