Kompas TV nasional hukum

Jaksa Tak Ajukan Kasasi Kasus Pinangki, Anggota Komisi III Fraksi PDIP: Keputusan yang Tepat

Selasa, 6 Juli 2021 | 18:10 WIB
jaksa-tak-ajukan-kasasi-kasus-pinangki-anggota-komisi-iii-fraksi-pdip-keputusan-yang-tepat
Jaksa Pinangki. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menilai sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang tak melakukan kasasi atas perkara Pinangki Sirna Malasari sudah tepat. Sebab, Kejaksaan Agung tentu memiliki sikap tersendiri dalam menanggapi putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. 

Jaksa Pinangki merupakan terdakwa dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Pada Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta kepada Pinangki. 

Baca Juga: Dalam Penanganan Hukum untuk Pinangki, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Pimpinan Kejaksaan Agung

Pinangki kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim mengabulkan permohonan banding itu dan menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

"Komisi III DPR RI meyakini itu adalah pilihan yang tepat karena kejaksaan yang tahu bagaimana seluk-beluk, bagaimana kemudian keadaan sebenarnya terkait perkara ini," kata Arteria dalam video yang diterima Kompas TV, Selasa (6/7/2021). 

Ia mengaku pihaknya tak akan melakukan pemanggilan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin setelah tak mengintruksikan anak buahnya untuk melakukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

"Kami tidak akan melakukan pemanggilan karena ini adalah hak teman-teman dari yang ada di kejaksaan. Kami berharap karena perkaranya sudah bisa diterima oleh semua pihak, termasuk Pinangki maupun teman-teman yang melaksanakan penegakan di bidang hukum," ujarnya. 

Ia meyakini bahwa Kejaksaan Agung di bawah komando Sanitiar Burhanuddin memiliki kinerja yang baik untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan integritas terhadap setiap jajarannya.

"Kami meyakini betul Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanudin, memiliki integritas, keinginan untuk berbenah diri dalam apa pun yang diambil, termasuk dengan kebijakan untuk tidak mengambil kasasi," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Tim SAR Cari Seorang Korban Longsor

Senin, 27 September 2021 | 20:14 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19