Kompas TV nasional berita utama

Dalam Penanganan Hukum untuk Pinangki, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Pimpinan Kejaksaan Agung

Selasa, 6 Juli 2021 | 16:17 WIB
dalam-penanganan-hukum-untuk-pinangki-presiden-jokowi-diminta-evaluasi-pimpinan-kejaksaan-agung
Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Burhanuddin memberikan sambutan saat acara pembukaan Pasar Murah Virtual untuk pengemudi ojek online, Senin (10/5/2021) (Sumber: Dok. Kejaksaan Agung)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sudah menyurati Presiden Jokowi untuk memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan kasasi merespons putusan banding Pinangki Sirna Malasari.

MAKI juga meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Pimpinan Kejaksaan Agung terkait langkah hukum terhadap Pinangki.

“Saya berharap Presiden memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi ya ini Saya (juga) berharap presiden melakukan evaluasi (Terhadap Pimpinan Kejaksaan Agung),” tegas Boyamin Saiman, Selasa (6/7/2021).

Dalam dugaan MAKI, kata Boyamin Saiman, ada peran “King Maker” di balik sikap Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari.

Baca Juga: Tidak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki, Kejaksaan Agung Diduga Tutupi Peran King Maker

“Saya bisa menduga beberapa alasan, yang pertama tidak mengajukan kasasi karena untuk menutupi peran king Maker, yang mana Saya sudah pernah mengungkapkan,” katanya.

“Dan juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan memang ada peran King Maker dengan tidak mengajukan kasasi Kejaksaan Agung tidak mau membongkar peran King Maker itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Boyamin Saiman mengatakan respons Kejaksaan Agung menyikapi banding Pinangki Sirna Malasari tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Sebab, lanjut Boyamin, hampir seluruh masyarakat menginginkan Kejaksaan Agung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

“Ketika tidak mengajukan kasasi mencederai rasa keadilan masyarakat, sudah terbukti ada petisi ada suara masyarakat di internet menginginkan Kejaksaan Agung mengajukan kasasi,” ujarnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19