Kompas TV nasional peristiwa

Cegah Pemalsuan, Pemerintah Terapkan Sertifikat Vaksin-PCR Digital Jadi Syarat Penerbangan

Senin, 5 Juli 2021 | 00:06 WIB
cegah-pemalsuan-pemerintah-terapkan-sertifikat-vaksin-pcr-digital-jadi-syarat-penerbangan
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/05/2021) sore (Sumber: Dok. Sekretariat Kabinet RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sertifikat vaksinasi Covid-19 dan sertifikat tes PCR menjadi salah satu persyaratan pelaku penerbangan selama PPKM darurat. 

Mengantisipasi pemalsuan, pemerintah akan menerapkan pemeriksaan sertifikat vaksinasi dan hasil tes usap PCR dalam bentuk digital.

"Kita ketahui bersama yang sifatnya kertas itu banyak sekali pemalsuan baik itu laporan PCR dan kita takuti sertifikat vaksinasi juga bisa dipalsukan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers secara daring, Minggu (4/7/2021). 

Sertifikat vaksinasi serta hasil PCR ini, kata Budi akan dicoba mulai pada 5 Juli 2021 2021 dan akan diterapkan untuk penerbangan dari Jakarta ke Bali dan sebaliknya.

"Kami sudah melakukan kerja sama sekarang dengan Angkasa Pura II untuk melakukan pilot project, kita akan coba tanggal 5 Juli sampai 12 Juli untuk penerbangan Jakarta-Bali dan Bali-Jakarta," jelasnya. 

Baca Juga: Nekat Langgar PPKM Darurat? Ingat, Sanksi Pidana Menanti!

Budi Mengungkapkan penggunaan data digital ini karena data vaksinasi dan hasil PCR dari 743 yang terdaftar dari seluruh Indonesia dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

"Datanya kebetulan ada di Kementerian Kesehatan, data itu kita buka dan kami hubungkan dengan Angkasa Pura II, sehingga setiap orang yang check in di Angkasa Pura II bisa menunjukkan QR code dari aplikasi PeduliLindungi atau dia bisa memasukkan NIK-nya,” jelas Budi. 

Dia juga menuturkan adanya sertifikat vaksinasi dan swab PCR secara digital ini diharapkan dapat membuat pemeriksaan menjadi efisien dan terhindar dari pemalsuan. 

"Diharapkan prosesnya bisa menjadi lebih efisien, dan juga lebih cepat, dan lebih aman, terhindar dari pemalsuan," tegas Budi. 

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19