Kompas TV bisnis kebijakan

PPKM Darurat, Ekonom Usul BLT Gaji untuk Pekerja Rp5 Juta dan WFH 100 Persen

Rabu, 30 Juni 2021 | 16:18 WIB
ppkm-darurat-ekonom-usul-blt-gaji-untuk-pekerja-rp5-juta-dan-wfh-100-persen
Sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ditutup selama pemberlakukan PPKM mikro. (Sumber: Dok. Dinas Perhubungan Kalimantan Barat via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkan sejumlah aturan terkait pengetatan PPKM atau PPKM darurat. Diantaranya, adalah pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hanya sampai jam 5 sore. Serta penerapan work from office (WFO) 25 persen di zona Oranye.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai PPKM darurat tidak akan efektif. Menurutnya, lebih ampuh jika pemerintah memberi subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) gaji sebesar Rp5 juta.

"Pemerintah harus memberi bantuan seperti memberikan BLT subsidi gaji dengan jumlah yang lebih besar dan dilakukan secara cepat menggunakan APBN. Mungkin bisa Rp5 juta per orang bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di kawasan PPKM darurat,” kata Bhima saat dihubungi Kompas TV, Rabu (30/06/2021).

BLT gaji bisa diberikan dengan penerapan 100 persen work from home (WFH). Sehingga aktivitas masyarakat benar-benar berkurang namun kebutuhan pokok mereka tetap terpenuhi.

Baca Juga: Jokowi: PPKM Darurat Diberlakukan Bisa Seminggu atau 2 Minggu

"Sehingga bagi mereka yang upahnya harian seperti sektor informal maupun pengusaha UMKM bisa terkompensasikan dan bisa lebih patuh pada aturan pengetatan mobilitas jika ada kompensasi yang memadai dari pemerintah, " ujar Bhima.

Jika pemerintah tidak memberikan kompensasi yang sesuai, dikhawatirkan masyarakat masih tetap akan bekerja di luar rumah. Bhima mencontohkan saat pemberlakuan PBB tahun lalu, dimana seharusnya ada 40 persen warga Jakarta work from home (WFH).

Namun ternyata, masih banyak orang yang mencari nafkah di luar rumah.

“Kalau mau cepat turun lonjakannya, harusnya 100 persen WFH selama 14 hari. Jadi semua tidak ada yang keluar dulu untuk sementara waktu,” tuturnya.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, PKS: Di Mana Sentuhan Magic Pak Luhut?

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19