Kompas TV nasional politik

DPR: Konsep dan Metode PPKM Darurat Harus Mudah Dipahami

Rabu, 30 Juni 2021 | 11:37 WIB
dpr-konsep-dan-metode-ppkm-darurat-harus-mudah-dipahami
Sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ditutup selama pemberlakukan PPKM mikro. (Sumber: Dok. Dinas Perhubungan Kalimantan Barat via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah berencana menerapkan batasan kegiatan masyarakat dalam keadaan darurat (PPKM darurat) dalam menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, nantinya konsep dan metode dari kebijakan tersebut diharapkan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat. 

"Kita tunggu keputusan pemerintah yang kami dorong lebih jelas konsep dan metode implementasi di berbagai sektor dan daerah sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan semua komponen masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena kepada Kompas TV, Rabu (30/6/2021). 

Baca Juga: Berencana Terapkan PPKM Darurat, Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Jangan Buat Bingung Masyarakat

Politikus Partai Golkar itu mengaku dirinya akan mendukung kebijakan pemerintah yang tentunya memiliki maksud dan tujuan menjaga keselamatan nyawa masyarakat. 

"Efektifitasnya di lapangan tentu diuji dari waktu ke waktu dalam rangka pengendalian Covid-19," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator batasan masyarakat ketika dalam keadaan darurat untuk Pulau Jawa dan Bali yang rencananya akan dilaksanakan pada 3 Juli 2021.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi membenarkan bahwa Menko Luhut Binsar mendapat tugas dari Presiden, yakni sebagai koordinator keadaan darurat.

Jodi juga menjelaskan, PPKM darurat yang akan dilakukan bukan seperti lockdown serta informasi yang beredar di media sosisal dan grup whatsApp.

Baca Juga: Dukung Wacana PPKM Darurat, Wakil Ketua DPR: Kebijakan Ini Patut Diambil, Kasus Covid-19 Naik Terus

Jodi menjelaskan supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi. Namun untuk jam operasional nantinya akan dipersingkat dan protokol kesehatan lebih diketatkan.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19