Kemenkumham Raih WTP, Kakanwil Sulsel Ikuti Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto hadiri kegiatan Penyampaian Lapaoran Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2020 yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), via daring di Aula Rutan Makassar, Senin (28/06) 

Pada kesempatan ini, kakanwil didampingi dengan Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, Kalapas Kelas I Makassar Hernowo Sugiantoro, Kepala Rutan Makassar Sulistiadi, Kepala Rupbasan Makassar Arifuddin, Kepala Bapas Makassar Alfrida Kabag Umum Basir, Kasubag Keuangan Khomaini dan pengelola keuangan Kanwil Kemenkumham Sulsel 

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK Dr. Hendra Susanto meng apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang hadir dan kehadiran mereka sebagai wujud nyata komitmen atas pengelolaan keuangan Negara yang baik, akuntabel dan transparan. 

Hendra menyampaikan, untuk memberikan opini atas laporan keuangan (LK) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian  LK dengan SAP (standar Akuntansi Pemerintah ), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. 

“Selamat kepada Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajarannya atas hasil tersebut. Ini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham, ” ujar Hendra Susanto 

Hendra mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga Menkumham dapat mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly  menyampaikan bahwa  sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran, pihaknya telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan secara trasnparan, akuntabel, efektif dan efisien guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Kemenkumham benar – benar memberikan output yang menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat. 

"Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi," ucap Yasonna 

Menkumham juga memastikan bahwa pihaknya secara terus menerus telah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel dan berkualitas dengan senantiasa berupaya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK, senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, baik secara langsung maupun dengan pemantauan dan analisis data pada aplikasi, penerimaan pegawai negeri sipil berlatar belakang sarjana ekonomi dan akuntansi, dan melakukan pembinaan dan monitoring melalui penyusunan laporan keuangan pada Kantor Wilayah dan Unit Pusat secara terus menerus. 

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK RI dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Yasonna 

Yasonna mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong Kemenkumham untuk terus memperbaiki diri 

Menurut Menkumham, sejauh ini capaian opini WTP atas laporan keuangan Kemenkumham merupakan capaian kedelapan kalinya sejak tahun 2011. 

Kegiatan turut di hadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S Hiariej, Sekjen Kemenkumham komjen pol Andap Budhi Revianto, Irjen Kemenkumham Razilu, dan seluruh Kakanwil se Indonesia.


#wtp
#kanwilkumhamsulsel
#menkumham