Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Ngaku Rugi Tapi Ekspansi, Sri Mulyani Ungkap Modus Perusahaan Hindari Pajak

Selasa, 29 Juni 2021 | 09:00 WIB
ngaku-rugi-tapi-ekspansi-sri-mulyani-ungkap-modus-perusahaan-hindari-pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/05/2021) (Sumber: YouTube Komisi XI DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah akan tetap mengenakan pajak pada perusahaan yang merugi. Perusahaan tersebut akan dipungut tarif pajak minimum sebesar 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal itu dilakukan lantaran banyak wajib pajak (WP) badan yang mengaku rugi, hanya untuk menghindari pajak.

"WP ini yang melaporkan rugi terus-menerus. Namun kita melihat mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan usahanya di Indonesia. Ini tadi yang disebutkan berbagai praktek-praktek yang terjadi secara internasional, mungkin juga terjadi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/06/2021).

Padahal, Kementerian Keuangan sudah memberikan keringanan. Yaitu dengan menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen ke 22 persen, dan akan diturunkan menjadi 20 persen.

Baca Juga: Tarif PPH Orang Super Kaya Akan Naik, Pengamat: Memang Harus Dilakukan

"Namun kita juga lihat meskipun kita telah memberikan berbagai kemudahan dan juga berbagai insentif, di dalam prakteknya wajib pajak badan yang melaporkan rugi secara terus-menerus itu meningkat dari 8 persen tahun 2018 naik menjadi 11 persen (2019)," ujar Sri Mulyani.

Ia mengungkap, WP badan yang melaporkan rugi 5 tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 WP pada tahun 2012-2016, menjadi 9.496 WP pada tahun 2015-2019.

Sementara itu, di saat banyak WP badan yang menghindari pajak, Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang sifatnya komprehensif.

"Sehingga loophole (celah) inilah yang digunakan sehingga kita menghadapi praktik yang menggerus basis perpajakan kita," tuturnya.

Baca Juga: Negara G7 Pajaki Google Cs 15 Persen, Ditjen Pajak: Tarif Pajak Kita Lebih Tinggi

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19