Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Organisasi Pekerja Minta Ada Regulasi untuk Pekerja Gig Economy

Senin, 28 Juni 2021 | 18:52 WIB
organisasi-pekerja-minta-ada-regulasi-untuk-pekerja-gig-economy
Ilustrasi: pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonomi digital dan dunia kerja fleksibel memberi keuntungan bagi pekerja untuk menavigasi kehidupan kerja dan sosialnya dengan lebih baik.

Hal itu mengemuka dalam deklarasi para menteri ketenagakerjaan negara-negara G-20 (G-29 Labour and Employment Ministers’ Meeting) pada Kamis (24/6/2021) di Catania, Italia.

Sayangnya, menjamurnya pekerjaan gig di perusahaan platform digital menguak isu tentang minimnya perlindungan bagi pekerja. Hal ini menyusul munculnya isu yang banyak mendapat perhatian di Indonesia terkait dinamika pekerjaan digital.

Sekitar dua bulan terakhir, banyak mitra kurir dari sejumlah perusahaan platform digital raksasa yang mengeluh karena skema insentif dan tarif upah diputuskan secara sepihak oleh perusahaan dan menyebabkan pendapatan mereka menurun.

Para pekerja digital itu bekerja tanpa perlindungan hukum karena mereka dianggap sebagai mitra usaha, bukan karyawan.

Meski demikian, kenyataannya mereka tidak diperlakukan selayaknya seorang mitra usaha yang setara dan tak juga mendapat hak dan perlindungan kerja selayaknya karyawan formal sebuah perusahaan.

Baca Juga: Mitra Kurir Protes Insentif Dipangkas, Gojek Kukuh Terapkan Skema Insentif Baru

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menilai, perkembangan tren pekerjaan digital menuntut adanya regulasi yang relevan untuk mengisi kekosongan hukum itu. 

”Dalam konteks pasokan dan permintaan pasar kerja yang tidak seimbang, posisi tawar pekerja mitra sangat lemah dan karena itu harus hadir regulasi dari pemerintah serta peran pengawasannya. Regulasi ini bisa disusun Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.id.

Timboel menyarankan regulasi baru itu mengatur ketentuan standar upah minimum bagi para pekerja digital yang diklasifikasikan sesuai jenis pekerjaan mereka. Seperti diketahui, bentuk pekerjaan digital ada banyak macamnya. Mitra pengemudi daring di platform on-demand hanya salah satu contoh. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19