Kompas TV nasional politik

Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Mengada-ada

Minggu, 27 Juni 2021 | 13:48 WIB
wacana-jabatan-presiden-3-periode-wakil-ketua-mpr-mengada-ada
Jokowi saat dilantik menjadi Presiden di periode kedua masa pemerintahannya (23/10/2019) (Sumber: KOMPAS.COM/ GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode kembali menyeruak dalam beberapa waktu terakhir. 

Isu tersebut kembali timbul ke permukaan setelah munculnya komunitas bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga: Dinilai Khianati Reformasi, PSI Tolak Wacana Pemilihan Presiden Dikembalikan ke MPR

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai rencana itu amat tak masuk akal dan merusak iklim demokrasi di Indonesia. Sehingga, dirinya menolak keras agenda penambahan masa jabatan presiden. 

"(Wacana jabatan presiden tiga periode) itu mengada-ada dan itu manuver inkonstitusional juga yang justru malah menghadirkan ketidaknyaamanan publik dan kecemasan politik," kata Hidayat kepada Kompas TV, Minggu (27/6/2021). 

Ia menjelaskan, gagasan itu selain menabrak UUD 1945 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

"DPR dan pemerintah sudah sepakat kalau tidak merubah UU Pemilu Tahun 2017 untuk digunakan di Pemilu 2024. Dalam UU ada ketentuan syarat capres dan cawapres yang boleh diajukan, yaitu yang tidak pernah dua kali masa jabatan yang sama," ujarnya.

Politikus PKS itu menambahkan, pandemi Covid-19 pun tidak bisa dijadikan alasan untuk menambah masa jabatan presiden. Sebab, banyak negara di berbagai belahan dunia tetap menggelar pilpres di tengah berlangsungnya wabah. 

Baca Juga: Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Pengamat: Ide Ini Adalah Kemunduran Demokrasi

"Seluruh dunia semuanya kena (Covid-19), termasuk Amerika Serikat. Apakah terkena covid Donald Trump mengundurkan pilpres? Jadi di negara manapun juga semuanya menyelenggarakan pilpres," ujarnya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Lifestyle

9 Tips Agar Tidur Lebih Berkualitas

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:28
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19