Kompas TV nasional update corona

5 Masalah Ini Memperburuk Covid-19, Ketua PP Muhammadiyah: Termasuk Inkonsistensi Pemerintah

Jumat, 25 Juni 2021 | 13:08 WIB
5-masalah-ini-memperburuk-covid-19-ketua-pp-muhammadiyah-termasuk-inkonsistensi-pemerintah
Petugas mendorong tabung oksigen saat menyiapkan ruangan perawatan pada Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021) (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan setidaknya ada lima masalah pokok yang ikut memperburuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pertama, banyaknya masyarakat yang enggan memperhatikan ahli pandemi (epidemiolog), dan justru mengikuti tokoh-tokoh yang terus mempromosikan pemikiran konspirasi soal Covid-19 dan vaksin.

“Karena kalau terus-terusan dikembangkan pandangan anti Covid, anti vaksin itu masyarakat lengah, kemudian mereka yang kerja di rumah sakit tambah berat beban kerjanya. Dan itu tidak mustahil menciptakan disharmoni di kalangan masyarakat,” jelas Haedar dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (25/6/2021).

Kedua, pernyataan kelompok anti Covid-19 dan anti vaksin itu yang terus menganggap pasien dan korban meninggal karena Covid-19 adalah rekayasa semata.

Baca Juga: Haedar Nashir Ajak Semua Kalangan Meringankan Beban Nakes dengan Mematuhi Prokes

Dalam hal ini, Haedar menduga besarnya dukungan masyarakat kepada kelompok anti itu karena kebijakan pemerintah yang inkonsisten.

Ketiga, ujar Haedar, baik pusat dan daerah kerap tidak seirama, disharmoni dan inkonsisten dalam penanganan Covid-19.

“Ini biasanya sering ada disharmoni antar pusat, antar daerah, antar bidang. Di satu sisi melarang mudik, tapi bidang lain membuka wisata. Nah, ini kan tidak harmonis sebenarnya,” kritik Haedar.

Keempat, bagi Haedar adalah karakter masyarakat yang dikenal tidak disiplin, suka melanggar dan apatis.

“Sebagian masyarakat mungkin karena sudah lelah, sudah capek, sudah bosan, lalu tidak disiplin lagi. Menganggap remeh, menganggap enteng, padahal itu dampaknya luas,” terangnya.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19