Kompas TV bisnis kebijakan

Kemenkeu: Pemerintah Upayakan Beri Bantuan Selama PPKM

Kamis, 24 Juni 2021 | 14:49 WIB
kemenkeu-pemerintah-upayakan-beri-bantuan-selama-ppkm
Sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ditutup selama pemberlakukan PPKM mikro. (Sumber: Dok. Dinas Perhubungan Kalimantan Barat via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah berupaya memberikan "bantalan" baik untuk kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

Tujuannya, untuk menjaga perekonomian masyarakat dalam penerapan PPKM mikro. Hal itu dikatakan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa.

Lebih lajut, ia menjelaskan, khusus untuk masyarakat kelas menengah bawah, pemerintah melanjutkan berbagai program yang sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun lalu.

Contohnya,  program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM, BLT desa untuk 8 juta KPM, dan kartu pra kerja yang direncanakan untuk 5,6 juta peserta.

“Selain program perlindungan sosial tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), seperti memberi subsidi bunga UMKM, bantuan pelaku usaha mikro, dan imbal jasa penjaminan UMKM,” ujarnya, dilansir dari Kompas.id (24/6/2021).

Meski tidak memberikan tanggapan terkait ketersediaan anggaran untuk pemberlakuan PSBB, Kunta menegaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 dan triwulan III-2021.

Baca Juga: Kemampuan Anggaran Terbatas, PPKM Dinilai Lebih Hemat

Hingga 31 Mei 2021, total belanja K/L telah mencapai Rp 132,4 triliun, tumbuh 91,4 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi akselerasi program PEN 2021.

Sejumlah manfaat dari akselerasi belanja K/L tahun ini di antaranya bantuan senilai Rp 11,76 triliun untuk 9,8 juta pengusaha mikro, biaya perawatan senilai Rp 11,97 triliun untuk sekitar 177.800 pasien Covid-19, serta pengadaan 37,78 juta dosis vaksin  senilai Rp 8,14 triliun.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, untuk menjaga perekonomian, pemerintah harus fokus kepada penyaluran bantuan.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19