Kompas TV regional update corona

Kasus Covid-19 Meluas, Pemprov Jateng Lakukan Sejumlah Larangan Termasuk Perjalanan Dinas

Kamis, 24 Juni 2021 | 13:31 WIB
kasus-covid-19-meluas-pemprov-jateng-lakukan-sejumlah-larangan-termasuk-perjalanan-dinas
Sebuah mobil water cannon Polda Jateng menyemprotkan cairan disinfektan di sudut-sudut tempat di Kota Kudus, Jawa Tengah, Jumat (4/6/2021). (Sumber: Bidhumas Polda Jateng)

SEMARANG, KOMPAS.TV – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melarang pelaksanaan perjalanan dan pertemuan secara langsung bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah pemerintah provinsi. Hal ini menyusul penularan Covid-19 di Jawa Tengah meluas dan membuat sejumlah pegawai di lingkungan pemerintah provinsi terpapar.

Pejabat Sekretaris Daerah Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan, sejumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jateng terkonfirmasi positif Covid-19 dalam sepekan terakhir.

”Di antaranya (pada) dinas perhubungan, dinas kelautan dan perikanan, Sekretariat DPRD, serta tiga biro di setda, yaitu biro hukum, biro perekonomian, dan biro kesra,” ujarnya, Kamis (24/6/2021), dilansir dari laman Kompas.id.

Sementara ini, Prasetyo mengungkapkan jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif sekitar 3-6 orang per OPD dan porsinya tergolong kecil jika dibandingkan dengan total pegawai.

Sebagian merupakan kluster keluarga setelah dilakukan pelacakan. Para pegawai tersebut melakukan isolasi terpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jateng, Srondol, Kota Semarang.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sebut Kasus Covid-19 di Jawa Tengah Naik 100 Persen

”(Dengan situasi dan kondisi tersebut), maka Pak Gubernur langsung keluarkan perintah (larangan perjalanan dinas dan pertemuan langsung) di atas,” ucap Prasetyo.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 965/1658 bertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Pejabat Sekretaris Daerah Jateng Prasetyo Aribowo atas nama Gubernur Jateng.

Adapun ketentuan tersebut berlaku pada 24 Juni 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Covid-19.

Dalam SE itu disebutkan, dengan memperhatikan situasi dan perkembangan kasus aktif Covid-19 di Jateng, Gubernur Jateng mengarahkan pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dan aktivitas sejenis, baik di dalam maupun luar daerah. Terkecuali bagi pegawai yang bertugas dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:11
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19