Kompas TV nasional politik

PKS: Isu Jabatan Presiden 3 Periode Pikiran Kotor Melawan Konstitusi

Kamis, 24 Juni 2021 | 09:19 WIB
pks-isu-jabatan-presiden-3-periode-pikiran-kotor-melawan-konstitusi
Presiden Jokowi mengungkap pertemuannya dengan lima gubernur kemarin. (Sumber: Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS TV - Isu penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Padahal, ini amat bertentangan dengan semangat reformasi yang hanya membatasi jabatan kepala negara, yaitu dua periode. 

Menyikapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tegas dan konsisten, yakni menolak isu tersebut karena bertentangan dengan filosofi dasar demokrasi. 

Ketika wacana ini pertama kali dimunculkan pada November 2019 hingga tahun ini, Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut.

Baca Juga: Jokowi Mania Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

"Bahkan menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya cari muka, serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak mentaati UUD RI Tahun 1945 dan amanat reformasi," kata Nabil dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021). 

Ia menyebut, hingga hari ini belum ada satu pun usulan legal atau formal baik dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut.

"Karenanya, isu ini adalah bentuk provokasi dan pikiran kotor melawan konstitusi. Tidak hanya mematikan semangat reformasi, tapi akan mengembalikan Indonesia kembali ke zaman kegelapan demokrasi," ujarnya. 

Selain itu, pihaknya menilai kepemimpinan Jokowi saat ini pun tidak spesial untuk dijadikan alasan melanjutkan kepemimpinannya. Tercatat, Indeks demokrasi menurun, KPK melemah, ekonomi stagnan, penanganan Covid-19 keteteran, pembelahan di masyarakat, anomali penegakan hukum serta inkonsistensi pernyataan dengan kebijakannya. 

Baca Juga: Dinilai Langgar Konstitusi, M Qodari Dilaporkan ke Polisi karena Jadi Penggagas Jokowi 3 Periode

"Bagi PKS, cukup lah presiden Indonesia itu, seberapun hebatnya, cukup 2 periode untuk mereka memaksimalkan kinerjanya. Pada aspek itulah justru mereka di uji kompetensi kepemimpinannya untuk memberikan dampak yang paling luar biasa dalam ruang waktu maksimal 10 tahun," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19