Kompas TV nasional sosial

Cara Cek Akreditasi Universitas dan Prodi untuk Syarat Pendaftaran CPNS 2021

Rabu, 23 Juni 2021 | 20:25 WIB
cara-cek-akreditasi-universitas-dan-prodi-untuk-syarat-pendaftaran-cpns-2021
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). (Sumber: AFP/JUNI KRISWANTO via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dibuka akhir Juni 2021 ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan salah satu syarat untuk pendaftaran adalah bukti akreditasi dari universitas beserta program studi calon pendaftar.

Calon pendaftar bisa mengecek akreditasi perguruan tinggi hingga prodi dengan menggunakan ponsel atau laptop.

Baca Juga: Sudah Siap Daftar CPNS 2021? Simak Syarat Umum dan Dokumen Pendaftaran yang Dibutuhkan di Sini!

Melansir Kompas.com, Rabu (23/06/2021) calon pendaftar bisa menuju situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, https://www.banpt.or.id/.

  • Pilih menu "Data Akreditasi"
  • Klik "Institusi" jika mencari bukti akreditasi universitas, atau "Program Studi" jika mencari bukti akreditasi program studi.
  • Daftar institusi atau program studi nantinya muncul, kolom di bagian atas bisa digunakan untuk pencarian lebih lanjut.
  • Isi kolom tersebut sesuai dengan apa yang pengguna cari.
  • Sistem nanti akan menunjukkan hasil akreditasi kampus yang telah Anda tuliskan. 
  • Hasil akreditasi juga menyebutkan peringkat universitas, nomor SK, tahun SK, wilayah, tanggal, dan status kedaluwarsa

Sebelumnya beberapa netizen menanyakan akreditasi yang digunakan untuk mendaftar apakah sesuai dengan tahun kelulusan atau mengikuti akreditasi terkini.

Baca Juga: Ini Tips Pose Foto Anti Gagal SKD CPNS agar Terdeteksi Face Recognition

"Min saya lulus taun 2012, sdgkan akreditasi prodi bru ada taun 2014, jadi pakai tahun 2014 saja?" tanya netizen.

"Jadi pas lulus akredit B lalu beberapa tahun kemudian akredit A gimana tuh?" tulis netizen lain.

Paryono, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN menjelaskan akreditasi yang digunakan pelamar yakni akreditasi ketika pelamar lulus atau wisuda.

Penulis : Danang Suryo | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19