Kompas TV nasional update corona

Enggan Terapkan Lockdown, Pemerintah Sebut Biayanya Terlalu Mahal

Rabu, 23 Juni 2021 | 15:06 WIB
enggan-terapkan-lockdown-pemerintah-sebut-biayanya-terlalu-mahal
Sabtu pagi(22/05), tepat pada hari ketiga mickro lockdown ciracas jakarta timur. Polisi melakukan jemput paksa 89 warga untuk tes PCR. (Sumber: ANGGI / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah kembali menegaskan alasan belum menerapkan penguncian wilayah atau lockdown nasional hingga saat ini. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, lockdown tak dipilih karena biayanya terlalu mahal.

"Kita hargai pandangan orang lockdown, tapi virusnya masih di situ. Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam sebuah diskusi virtual Rabu, (23/06/2021).

Menurut Iskandar, dari pengalaman sejak pandemi merebak, penanganan  Covid harusnya beriringan dengan pemilihan ekonomi. Sehingga pemerintah tidak bisa memutuskan untuk memilih salah satu titik ekstrem, antara lockdown  atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Lockdown Nasional Perlu Rp25 T, Ekonom: Lebih Murah Dibanding Kerugian Kalau Tak Lockdown

"Kita tidak mungkin memulihkan ekonomi kalau Covid-19 tidak terkendali. Maka itu kalau lihat yang pertama, tentunya aspek kesehatan. Tapi kita tidak juga mau masyarakat kelaparan. Oleh karena itu pemulihan ekonomi sangat penting," ujar Iskandar.

Ia menilai, bantuan pemerintah dalam bentuk insentif kepada dunia usaha menjadi tidak bermanfaat, jika lockdown diterapkan. Misalnya pemberian kredit modal kerja (KMK) yang tengah gencar disalurkan perbankan.

Dana tersebut tidak bisa dipakai untuk modal kerja baru karena usahanya kembali ditutup dan terdampak lockdown.

"Modal kerja yang baru diberikan bank itu hangus. Oleh karena itu penyelarasan dengan kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi menjadi kunci keberhasilan kita bertahap," jelasnya.

Baca Juga: Menteri Risma: Lockdown Mikro Cara Tepat Tekan Kasus Corona

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama lockdown.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19