Kompas TV bisnis kebijakan

Lockdown Nasional Perlu Rp25 T, Ekonom: Lebih Murah Dibanding Kerugian Kalau Tak Lockdown

Rabu, 23 Juni 2021 | 13:38 WIB
lockdown-nasional-perlu-rp25-t-ekonom-lebih-murah-dibanding-kerugian-kalau-tak-lockdown
24 kepala keluarga di RT 3 RW 3, Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, melakukan isolasi mandiri atau micro lockdown, karena ada 51 warga terkonfirmasi positif Covid-19. (Sumber: CANDRA KURNIA / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Desakan agar pemerintah segera melakukan penguncian wilayah atau lockdown di zona merah Covid-19 datang dari berbagai pihak. Namun, pemerintah masih belum mau melaksanakannya dengan alasan biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Pemerintah pun memilih untuk kembali menerapkan penguatan PPKM mikro. Padahal menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, negara sebenarnya mampu membiayai lockdown selama 14 hari. Menurut perhitungannya, total biaya yang diperlukan mencapai Rp25 triliun.

Dana itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan bekerja selama penguncian wilayah.

“Apakah kapasitas APBN bisa menanggung biaya lockdown? Bisa karena kebutuhan lockdown estimasinya Rp11 sampai Rp 25 triliun selama 14 hari,” kata Bhima saat dikonfirmasi Kompas TV, Rabu (23/06/2021).

Baca Juga: DKI Jakarta Terus Didesak Lockdown, Wagub: Kami Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

Perhitungan itu didapat dari asumsi lockdown di Jakarta saja, yang kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp550 miliar per hari. Jika lockdown dilakukan selama 2 minggu, berarti membutuhkan biaya mencapai Rp7,7 triliun.

Sedangkan Jakarta diasumsikan menyumbang 70 persen terhadap perputaran uang nasional. Sehingga angka Rp25 triliun dianggap bisa membiayai lockdown nasional selama 14 hari. Menurut Bhima, jumlah uang itu tak seberapa dibanding kerugian jika kasus Covid terus melonjak akibat tidak lockdown.

“Biayanya lebih murah dibanding kerugian ekonomi daripada tidak lakukan lockdown,” ujar Bhima.

Ia menilai, pemerintah punya banyak pilihan untuk mencari sumber dana untuk lockdown. Misalnya dengan mengambil 30 persen dari dana infrastruktur yang sebesar Rp413 triliun, sudah langsung mencukupi. Atau merea lokasi pos belanja lain yang tidak mendesak.

Baca Juga: Bantah Lockdown Yogyakarta, Sultan HB X: Kita Nggak Kuat Biayai Rakyat

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19