Kontroversi Otak-atik Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik wacana jabatan 3 periode pemerintahan mengemuka di masyarakat.

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC melakukan survei, terkait wacana amandemen presidensialisme dan DPD.

Survei yang dilakukan pada 21 hingga 28 Mei ini turut mengerucut atas polemik wacana masa jabatan Presiden diubah.

Pada bagian perubahan masa jabatan Presiden, 74 persen responden menolak perubahan dan menginginkan masa jabatan dua periode dipertahankan.

Hanya 13 persen responden yang setuju adanya perubahan, dan sisanya 13 persen tidak menjawab.

Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando menyebut beragam pilihan responden yang setuju perubahan masa jabatan Presiden, mulai dari jangka waktu sepuluh tahun, hingga tiga periode jabatan.

Sebelumnya, Lembaga Parameter Politik Indonesia juga merilis survei serupa.

Hasilnya, 52,7 persen menolak perubahan masa jabatan Presiden, 27,8 responden setuju mengubah masa jabatan Presiden dan sisanya 19,5 persen, tidak menjawab.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menanggapi wacana perubahan masa jabatan Presiden dengan mengingatkan kembali pernyataan penolakan Jokowi, pada 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.

19 Juni lalu, sebuah kelompok bernama Komunitas Jokpro 2024 terbentuk dan mengaitkan dua tokoh nasional, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sementara, masa jabatan Presiden dua periode adalah salah satu hasil perjuangan reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan, demi kualitas demokrasi, termasuk mencegah potensi korupsi, kolusi, nepotisme.