Kompas TV nasional sapa indonesia

Kontroversi Otak-atik Masa Jabatan Presiden

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik wacana jabatan 3 periode pemerintahan mengemuka di masyarakat.

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC melakukan survei, terkait wacana amandemen presidensialisme dan DPD.

Survei yang dilakukan pada 21 hingga 28 Mei ini turut mengerucut atas polemik wacana masa jabatan Presiden diubah.

Pada bagian perubahan masa jabatan Presiden, 74 persen responden menolak perubahan dan menginginkan masa jabatan dua periode dipertahankan.

Hanya 13 persen responden yang setuju adanya perubahan, dan sisanya 13 persen tidak menjawab.

Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando menyebut beragam pilihan responden yang setuju perubahan masa jabatan Presiden, mulai dari jangka waktu sepuluh tahun, hingga tiga periode jabatan.

Sebelumnya, Lembaga Parameter Politik Indonesia juga merilis survei serupa.

Hasilnya, 52,7 persen menolak perubahan masa jabatan Presiden, 27,8 responden setuju mengubah masa jabatan Presiden dan sisanya 19,5 persen, tidak menjawab.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menanggapi wacana perubahan masa jabatan Presiden dengan mengingatkan kembali pernyataan penolakan Jokowi, pada 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.

19 Juni lalu, sebuah kelompok bernama Komunitas Jokpro 2024 terbentuk dan mengaitkan dua tokoh nasional, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sementara, masa jabatan Presiden dua periode adalah salah satu hasil perjuangan reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan, demi kualitas demokrasi, termasuk mencegah potensi korupsi, kolusi, nepotisme. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19