Sultan Batalkan Lockdown: Saya Enggak Kuat Suruh Ngragati Rakyat DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak memungkinkan untuk menerapkan lockdown secara total.

Pasalnya, jika lockdown atau karantina wilayah diberlakukan, anggaran Pemerintah Provinsi DIY tidak sanggup membiayai kebutuhan masyarakat sebagai pengganti pemasukan mereka.

Baca Juga: Sultan DIY Ancam Lockdown Total Yogyakarta Akibat Corona Melonjak

“Enggak (lockdown), enggak ada kalimat (akan menetapkan kebijakan) lockdown, saya enggak kuat suruh ngragati (membiayai) rakyat se-DIY," kata Sultan usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama bupati/wali kota se-DIY di Gedhong Pracimasono, Yogyakarta, Senin (21/6/2021).

Menurut Sultan Hamengku Buwono X, penerapan lockdown merupakan alternatif terakhir, ketika segala daya dan upaya pemerintah sudah dilakukan, namun tak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Itu (lockdown) pilihan terakhir," ujar Sultan Hamengku Buwono X.

Pemda DIY, kata dia, bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang memilih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro.

Baca Juga: Politikus PKS Minta Pemerintah Pusat Dengarkan Permintaan Sultan HB X untuk Lokcdown di Yogyakarta

"Saya sudah bilang lockdown, tetapi pemerintah tidak akan kuat. Jadi ya tetap PPKM, keputusannya tetap PPKM,” ucap Sultan.

Meski menerapkan PPKM mikro, Sultan memastikan, penerapannya di lapangan harus diperketat.

Terutama kegiatan masyarakat yang selama ini menimbulkan kerumunan karena ditengarai jadi pemicu penularan Covid-19.

Salah satu yang menjadi sumber kerumunan di DIY adalah tempat wisata. Karena itu, Sultan mengusulkan penutupan tempat wisata selama dua hari.

Baca Juga: Terkait Wacana Sultan HB X Me-lockdown Yogyakarta, Serikat Pekerja Minta Jaminan Kesejahteraan Buruh

Namun demikian, sebelum menerapkan kebijakan itu, ia meminta ada pembicaraan terlebih dahulu dengan berbagai pihak seperti pemerintah kota/kabupaten, termasuk pedagang.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kebijakan penutupan tempat wisata di Yogyakarta kepada bupati dan wali kota masing-masing dengan melihat berbagai pertimbangan.

Lebih lanjut, Sultan menuturkan, agar penerapan PPKM mikro bisa lebih diperketat, ia meminta agar seluruh kelurahan hingga tingkat RT membentuk Satgas Covid-19 untuk mengawasi kegiatan masyarakat.

Baca Juga: Zona Merah di Jateng Bertambah Jadi 13 Daerah, Ganjar Perintahkan Lockdown Micro

"Untuk satgas yang belum terbentuk mohon segera diselesaikan di setiap kelurahan. Satgas menjadi sesuatu yang penting untuk mengambil suatu kebijakan di kelurahan," katanya.