Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Per Mei 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp309,3 T untuk Biayai APBN

Senin, 21 Juni 2021 | 16:40 WIB
per-mei-2021-pemerintah-sudah-tarik-utang-rp309-3-t-untuk-biayai-apbn
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dalam 5 bulan pertama tahun 2021, yaitu sejak Januari-Mei, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp309,3 triliun. Dana itu digunakan untuk membiayai APBN. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika dihitung berdasarkan proyeksi pembiayaan utang tahun ini yang sebesar Rp1.006,4 triliun, jumlah pembiayaan utang Janurai-Mei sudah sebesar 30,73 persen. 

"Realisasi pembiayaan dalam 5 bulan pertama tersebut didominasi oleh penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian kecil dari pinjaman dalam dan atau luar negeri, " kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan langsung, Senin (21/06/2021). 

Baca Juga: Bangun Infrastruktur Pakai Utang, Luhut: Enggak Apa-apa Kalau Bisa Bayar Sendiri

“Pembiayaan sudah lebih tinggi karena memang kami melakukan pembiayaan front loading untuk memitigasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS),” tambahnya. 

Sri Mulyani melanjutkan, hingga akhir Mei 2021 defisit APBN mencapai Rp219,3 triliun atau setara dengan 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran defisit tersebut pun setara 21,79 persen dari proyeksi hingga akhir 2021 yakni Rp1.006,4 triliun.

Sedangkan penerimaan negara, hingga Mei 2021 tumbuh 9,31 persen dari periode yang sama tahun lalu, atau setara dengan Rp726,4 triliun. Atau setara dengan 41,66 persen dari target akhir tahun ini sejumlah Rp726,4 triliun.

"Sementara itu, dari sisi belanja negara hingga bulan Mei lalu mencapai Rp945,7 triliun tumbuh 12,06 persen year on year. Posisi belanja sudah mencapai 34,39 persen dari outlook akhir 2021 sebesar Rp2.750 triliun, " tutur Sri Mulyani. 

Baca Juga: Kisah WNI di Jepang Jualan Tempe Hingga Bisa Ekspor Ke Meksiko, Brasil, dan Hungaria

Belanja negara kedepannya akan didorong untuk menjaga ekonomi dalam negeri, terutama dari sisi kesehatan guna menghadapi dampak pandemi. Program bantalan sosial lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 juga akan terus dilanjutkan. 

Penulis : Dina Karina | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19