Kompas TV nasional kesehatan

Covid-19 Mengamuk, IAKMI Dorong Pemerintah Terapkan Lockdown Regional

Senin, 21 Juni 2021 | 00:00 WIB
covid-19-mengamuk-iakmi-dorong-pemerintah-terapkan-lockdown-regional
Ilustrasi virus corona, penyebab Covid-19. (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk berani menerapkan kebijakan yang radikal dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. 

Hermawan menyebut terdapat dua pilihan yang dapat pemerintah lakukan, yakni dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional, atau menerapkan lockdown regional .

"Pemerintah harus berani radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan secara berkala," kata Hermawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut pendapatnya lockdown regional menjadi pilihan paling logis bagi pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Mengingat, lockdown dapat membatasi mobilitas masyarakat dengan ketat selama pandemi ini. 

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," tegas Hermawan.

Baca Juga: Makin Ngeri! Tembus 13 Ribu Penambahan Kasus Positif Covid-19 Indonesia

Hermawan juga menilai cara tersebut yang paling riil untuk pemerintah jika tidak ingin ekonomi di Tanah Air terus terpuruk.

"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," ucap Hermawan.

Dalam kesempatan itu, dia juga berpendapat kebijakan pemerintah belum kuat dalam menangani Covid-19.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19