Kompas TV nasional update corona

Politikus PKS Minta Pemerintah Pusat Dengarkan Permintaan Sultan HB X untuk Lokcdown di Yogyakarta

Minggu, 20 Juni 2021 | 13:38 WIB
politikus-pks-minta-pemerintah-pusat-dengarkan-permintaan-sultan-hb-x-untuk-lokcdown-di-yogyakarta
Mardani Ali Sera (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah pusat untuk mendengarkan usulan dari Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono (HB) X, yang berencana menerapkan lokcdown di wilayahnya. 

Menurut dia, seorang kepala daerah itu pasti mengetahui kultur kondisi wilayahnya dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu, diharapkan usulan tersebut ditampung dan dipertimbangkan. 

"Jika usulan lockdown diajukan maka itu pasti dengan pertimbangan matang. Pemerintah pusat mesti lebih banyak mendengar pemerintah daerah. Kebijakan umum seperti prokes, 3M, dan vaksinasi domain pemerintah pusat, tapi usulan pengetatan, suara pemerintah daerah perlu didengar. Karena dampak paling berat ada pada pemda," kata Mardani kepada Kompas TV, Minggu (20/6/2021). 

Baca Juga: Sultan HB X Pertimbangkan Opsi Lockdown di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ia mengimbau urusan pengetatan dan pelonggaran penanganan Covid-19 diserahkan kepada seorang kepala daerahnya masing-masing. 

"Sultan pasti mendengar dan membaca kondisi daerahnya. Khusus untuk pengetatan. Kalau pembukaan atau pelonggaran monggo pemerintah pusat yang atur," ujarnya. 

Sebelumnya, ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sepekan terakhir. Hal itu membuat Sultan HB X membuka peluang lockdown atau karantina wilayah.

Menurut Gubernur DIY itu, lockdown menjadi satu-satunya jalan jika kasus Covid-19 terus melonjak dan sulit dikendalikan.  

"PPKM mikro sudah di tingkat RT/RW, kalau itu gagal, mobilitasnya seperti ini, ya mau apalagi, ya lockdown," ujar Sultan HB X, Jumat (18/6/2021).

Ia mengungkapkan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan kota sudah membahas karantina di wilayah masing-masing.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19