Kompas TV nasional sosial

Sebut Tak Ada Istilah Lockdown, Tjahjo Kumolo Minta Kementerian/Lembaga Patuhi SE Menpan RB No 67

Jumat, 18 Juni 2021 | 23:28 WIB
sebut-tak-ada-istilah-lockdown-tjahjo-kumolo-minta-kementerian-lembaga-patuhi-se-menpan-rb-no-67
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Sumber: Dokumentasi Humas Setkab)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada istilah lockdown meskipun angka kasus aktif Covid-19 naik signifikan. Atas dasar itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo meminta semua kementerian mematuhi edaran Menpan RB nomor 67.

“Kami tetap berpegang, memohon pada semua kementerian/lembaga berpegang pada surat edaran Menpan RB Nomor 67,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Kompas TV, Jumat (18/6/2021).

“Tapi juga menunggu bagaimana perintah Menko Perekonomian, perintah Satgas Covid-19, perintah masing-masing kepala daerah berkaitan dengan kondisi yang ada,” tambah Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak ingin menggunakan istilah lockdown dalam merespons akan kasus positif Covid-19 yang naik signifikan. Pasalnya, sambung Tjahjo, istilah lockdown memiliki implikasi yang sangat luas sekali.

“Karena istilah lockdown itu implikasinya akan sangat luas sekali. Saya baru kemarin mendapat arahan dari Pak Menko Perekonomian karena apapun PPKM mikro itu yang lebih dikedepankan, protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Baca Juga: Menpan RB: Tak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Lockdown

Di samping itu, sambung Tjahjo, surat edaran Pan RB Nomor 67 itu dimungkinkan bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, 75 persen atau lebih karyawannya kerja di rumah.

“Sebagaimana kondisi daerah dan kondisi perkantoran kaya tadi Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN kan juga tidak tutup. Tetap pelayanan masyarakat tetap berjalan, yang berkaitan dengan perizinan dan memberikan kemudahan-kemudahan buat masyarakat secara umum,” katanya.

“Kami memahami walaupun daerah itu zona merah, tapi ASN itu harus tetap produktif, ASN harus melayani masyarakat, harus sehat, ASN harus menerapkan protokol kesehatan. Itu prinsip kementerian/lembaga maupun swasta,” tambah Tjahjo.

Namun, Tjahjo menambahkan pihaknya menyerahkan kepada kementerian/lembaga termasuk swasta jika posisi Covid-19 sudah mengkhawatirkan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19