Kompas TV nasional hukum

Nurul Ghufron Tidak Tahu Inisiator TWK, Boyamin: Ini Menunjukkan TWK Itu Amburadul

Jumat, 18 Juni 2021 | 21:49 WIB
nurul-ghufron-tidak-tahu-inisiator-twk-boyamin-ini-menunjukkan-twk-itu-amburadul
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin saat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin. (Sumber: Boyamin via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai ketidaktahuan Komisioner KPK Nurul Ghufron soal ide Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memperkuat dugaan adanya upaya menyingkirkan penyidik-penyidik berpotensi dalam pemberantasan korupsi.

Demikian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kepada Kompas TV, Jumat (18/6/2021).

“Justru ini semakin menunjukkan TWK itu amburadul dan hanya memperkuat dugaan bahwa ini hanya untuk menyingkirkan orang yang baik dari KPK dalam rangka untuk membuat KPK semakin berkurang daya taringnya, dan itulah yang diinginkan dari konseptor untuk TWK ini,” kata Boyamin.

Atas dasar itu, Boyamin Saiman kemudian meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memanggil pimpinan KPK lainnya.

Sebab dalam keterangan Komisioner KPK Nurul Ghufron yang kehadirannya mewakili Pimpinan KPK lainnya, ada sejumlah hal yang tidak diketahuinya soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Akhirnya Ungkap Proses Awal Adanya TWK di KPK

“Saya percaya apa yang disampaikan Komnas HAM bahwa Pak Gufron tidak paham tentang ide ataupun yang punya inisiatif membuat TWK, soal Pak Ghufron membantah ya karena itu harus bantah saja,” kata Boyamin Saiman.

“Tapi saya percaya Komnas HAM kalau Pak Ghufron memang tidak tahu menahu atau minim pengetahuannya tentang TWK. Maka Komnas HAM memang harus melakukan pemanggilan terhadap pimpinan yang lain,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Boyamin mengatakan Komnas HAM harus bersikap tegas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendapat kejelasan dari Pimpinan KPK lainnya.

Apabila, sambung Boyamin, tidak ada keinginan dari Pimpinan KPK lainnya untuk melakukan klarifikasi di Komnas HAM terkait TWK Pegawai KPK.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Suasana Pengamanan di Polsek Torue

Minggu, 19 September 2021 | 14:26 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19