Kompas TV bisnis kebijakan

Penangkapan Ikan Ilegal Makin Marak, 78 Kapal Tangkap Ikan Indonesia Ditertibkan

Kamis, 17 Juni 2021 | 16:24 WIB
penangkapan-ikan-ilegal-makin-marak-78-kapal-tangkap-ikan-indonesia-ditertibkan
Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Donggala, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Senin (8/10/2018). kapal ikan laut (Sumber: Kompas.com/Cynthia Lova)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah setidaknya telah menangkap 78 kapal Indonesia yang melakukan ilegal fishing (menangkap ikan secara ilegal), dari bulan Januari hingga pertengahan Juni 2021. Maraknya penangkapan ikan secara ilegal tersebut ditengarai dapat megancam sumber daya dan merugikan penerimaan negara.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, mayoritas kapal-kapal ikan melanggar karena tanpa dokumen perizinan melaut.  Bentuk pelanggaran lain adalah pelanggaran wilayah tangkapan ikan.

”Setahun lalu, (pengawasan) longgar dan tidak ditindak. Akibatnya, banyak kapal tetap melaut tanpa urus izin atau izinnya sudah habis, tetapi tidak diperpanjang. Ini kita tertibkan,” katanya, Rabu (16/6/2021), dilansir dari laman Kompas.id.

Diketahui, kapal-kapal tersebut mencari ikan di luar wilayah tangkapan yang telah ditentukan. Contohnya, kapal dengan wilayah tangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 Laut Natuna, tetapi menangkap ikan di Selat Makassar.

Baca Juga: Ilegal Fishing, 8 Warga Malaysia dan 1 Warga Indonesia Ditangkap Petugas

Pelanggaran kapal-kapal ikan didominasi kapal besar berukuran di atas 30 gros ton (GT). Sejak Januari sampai pertengahan Juni 2021, KKP telah menangkap total 117 kapal, terdiri dari 78 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 39 kapal ikan asing yang mencuri ikan.

Lebih lanjut, Pung mengatakan, penindakan terhadap kapal-kapal ikan yang melanggar tidak hanya difokuskan pada kapal ikan asing, tetapi juga kapal ikan dalam negeri.

Pengenaan sanksi terhadap kapal-kapal ikan lokal yang melanggar itu berupa sanksi administrasi, seperti denda. Ia meyakini sanksi administrasi juga bisa memberikan efek jera.

”Kapal tidak boleh beroperasi sampai memenuhi kelengkapan perizinan. Apabila pelanggaran berulang, aparat  bisa menerapkan sanksi pidana melalui proses hukum,” kata Pung.

Penertiban itu diperlukan guna mendukung upaya pemerintah mengejar target penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pelanggaran kapal-kapal berimbas pada hasil penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, serta merugikan penerimaan negara.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Petugas Lapas Dilatih Padamkan Api

Rabu, 15 September 2021 | 21:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:58
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19