Kompas TV nasional update corona

Kemenkes Luruskan Perbedaan Vaksin Gotong Royong dan Pemerintah dalam Permenkes No.18 Tahun 2021

Kamis, 17 Juni 2021 | 11:26 WIB
kemenkes-luruskan-perbedaan-vaksin-gotong-royong-dan-pemerintah-dalam-permenkes-no-18-tahun-2021
Seorang staf memeriksa kualitas kemasan produk vaksin COVID-19 nonaktif di sebuah pabrik pengemasan milik Beijing Biological Products Institute Co., Ltd. di Beijing, ibu kota China, pada 25 Desember 2020. (Sumber: Xinhua/Zhang Yuwei)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi meluruskan pemahaman terkait Permenkes No.18 Tahun 2021 yang menambahkan aturan mengenai penggunaan merek vaksin gotong royong dan vaksin program pemerintah.

Kata Nadia, vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah dan vaksin gotong royong tidak boleh sama jenis dan mereknya, tapi perinsip dan tujuannya sama.

"Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program gotong royong," ujar Nadia dalam dialog bertema Siap Jaga Indonesia dengan Vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan FMB9ID_IKP, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Kemenkes Tegaskan 4 Vaksin Ini Tidak Boleh Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Namun, lanjut dia, pada Permenkes No.18 Tahun 2021 tersebut menyebutkan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program gotong royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah.

Dia mencontohkan 500 ribu vaksin Sinopharm yang berasal dari hibah Uni Emirat Arab.

Kata dia, sebenarnya, Sinopharm digunakan untuk vaksinasi gotong royong, namun karena hibah, maka vaksin itu dapat digunakan untuk program pemerintah.

"Nanti yang akan digunakan untuk program gotong royong adalah Sinopharm dan Cansino. Hal ini tidak akan saling mengganggu stok vaksin untuk masing-masing program," katanya.

“Poin utama dari aturan ini untuk mengatur bahwa pemerintah diperbolehkan menerima vaksin yang sama dengan yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong selama itu merupakan skema hibah atau bantuan secara gratis. Bukan malah sebaliknya,” tambah Nadia.

Baca Juga: Tiga Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Jakarta, Apakah Ampuh Ditangkal Vaksin?

Penulis : Hedi Basri | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19