Kompas TV bisnis bumn

Bantah Limit Kartu Kredit Bos BUMN, Stafsus Erick Thohir: Tidak Ada yang Sampai Rp 30 Miliar

Rabu, 16 Juni 2021 | 20:41 WIB
bantah-limit-kartu-kredit-bos-bumn-stafsus-erick-thohir-tidak-ada-yang-sampai-rp-30-miliar
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (Sumber: Kompas.com/AKHDI MARTIN PRATAMA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga angkat bicara soal pengakuan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mendapat kartu kredit dengan limit sampai Rp 30 miliar.

Arya menyebut setelah dilakukan pengecekan langsung ke beberapa perusahaan BUMN baik untuk direksi maupun komisaris, tidak ada limit kartu kredit seperti yang diucapkan oleh Ahok. 

"Hasil pantauan kami limitnya tidak ada yang sampai Rp 30 miliar. Limit atasnya Rp 50-100 juta.Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar baik untuk direksi dan komisari," kata Arya Sinulingga, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, juru bicara Menteri BUMN Erick Thohir ini menegaskan bahwa fasilitas kartu kredit tersebut digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan bukan keperluan pribadi. 

"Saya sudah cek di beberapa BUMN, menurut BUMN yang saya cek memang ada fasilitas kartu kredit, tapi untuk keperluan perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," tegas Arya.

Baca Juga: Ahok Sebut Pertamina Cabut Fasilitas Kartu Kredit Komisaris dan Direksi

Mereka, lanjut Arya, juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai sehingga lebih dapat dikontrol dan transparan.

"Itu dari hasil pantaun kami di beberapa perusahaan BUMN," ujarnya. 

Sementara itu terkait penghapusan fasilitas kartu kredit kepada dewan direksi dan komisaris di PT Pertamina, Arya mengungkapkan setuju dengan langkah tersebut. 

"Kami mendukung semua efisiensi yang dilakukan oleh setiap BUMN, apalagi kalau efisiensi tersebut berhubungan dengan capex dan opex yang memang memengaruhi keuangan BUMN," ungkapnya.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19