Kompas TV nasional sosial

ITDP: Membongkar Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Tidak Menyelesaikan Masalah!

Rabu, 16 Juni 2021 | 20:23 WIB
itdp-membongkar-jalur-sepeda-permanen-sudirman-thamrin-tidak-menyelesaikan-masalah
Sejumlah pesepeda jenis road bike kembali melintasi Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu-Tanah Abang, Sabtu (5/6/2021) (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Institute for Transportation and Development Policy untuk wilayah Asia Tenggara, Faela Sufa, mengatakan pembongkaran jalur sepeda permanen di jalan Sudirman-Thamrin tidak akan menyelesaikan masalah. 

Wacana pembongkaran jalur sepeda ini dicetuskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang kemudian disetujui oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ide ini berangkat dari pandangan bahwa keberadaan jalur sepeda menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di jalan raya. 

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," kata Sahroni rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Kapolri pun menanggapi bahwa pembongkaran ini sekaligus untuk mencari formulasi yang pas terkait pengaturan rute jalur sepeda di kawasan Ibu Kota. 

"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Sigit saat rapat bersama dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Baca Juga: Pimpinan Komisi III Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin

Menurut Faela, pihak kepolisian seharusnya menegakkan aturan, bukan membongkar. Ia menganggap ini tidak menyelesaikan masalah. 

"Saya sih mengharap polisi menegakkan peraturan, bukan membongkar, kayak apa ya itu namanya sih tidak menyelesaikan masalah bapak polisi," kata Faela saat dihubungi oleh wartawan, Rabu (16/6/2021).

Terkait permasalahan diskriminasi, Faela menuturkan, seharusnya jika ada yang melanggar maka peraturan ditegakkan, tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, karena ada yang melanggar, maka peraturannya dihapus. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19