Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi III ke Kapolri: Kapolda dan Kapolres Nakal Jangan Hanya Dimutasi, tapi Dipidana

Rabu, 16 Juni 2021 | 19:46 WIB
anggota-komisi-iii-ke-kapolri-kapolda-dan-kapolres-nakal-jangan-hanya-dimutasi-tapi-dipidana
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Johan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020) (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggotanya yang nakal dan terbukti melanggar pidana.

Dirinya cukup menyesalkan bila ada anggota polisi yang terkena kasus pidana hanya diberikan sanksi mutasi, tapi tidak dipidana. 

"Saya mengingatkan, program-program yang sudah bagus perlu diteruskan. Kedua, sekarang kalau ada kapolres, kapolda nakal itu jangan dimutasi, tapi bawa dia ke ranah pidana," kata Johan saat rapat bersama Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku kerap mendapatkan laporan bahwa hingga kini masih ada sejumlah kapolres dan kapolda yang bermain proyek di daerahnya masing-masing. 

Baca Juga: Anggota Komisi III Sesalkan Hakim Sunat Hukuman Jaksa Pinangki

"Itu perlu ditangkap, jangan hanya dimutasi, tapi perlu dicopot dan diberi kesempatan untuk dipidana," ujarnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah meluncurkan program pengaduan pelanggaran anggota polisi melalui aplikasi daring.

Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan setiap anggotanya yang melakukan tindakan indisipliner. 

Ia menjelaskan, aduan itu bisa dilaporkan melalui dua aplikasi bernama Dumas Presisi dan Propram Presisi.

"Dalam kesempatan ini kami imbau untuk seluruh rekan-rekan bisa membantu menyosialisasikan sehingga dua program presisi ini, yaitu program Dumas dan Propam ini silakan masyarakat untuk men-download," kata Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Peristiwa

Kasus Corona Melonjak di Riau

Minggu, 1 Agustus 2021 | 00:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
01:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19