Kompas TV nasional hukum

Bima Arya Beri Akta Hibah Tanah GKI Yasmin, YLBHI: Tergolong Perbuatan Pidana

Selasa, 15 Juni 2021 | 21:11 WIB
bima-arya-beri-akta-hibah-tanah-gki-yasmin-ylbhi-tergolong-perbuatan-pidana
Proses penyerahan hibah lahan untuk GKI Yasmin dari Pemerintah Kota Bogor, Minggu (13/6/2021) (Sumber: Dok. Pemkot Bogor)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan perbuatan Wali Kota Bogor Bima Arya yang memberikan akta hibah tanah kepada GKI Yasmin bisa disebut sebagai perbuatan pidana.

"Berdasar Pasal 27 KUH Pidana, perbuatan Wali Kota Bogor Bima Arya yang memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam konferensi pers terkait sengketa GKI Yasmin secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Menurut Isnur, hal tersebut digolongkan perbuatan pidana lantaran pengadilan sudah mencabut hak wali kota untuk menyelesaikan sengketa.

Selain itu juga, sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 PBM Nomor 9/8 tahun 2006 Kasus GKI Yasmin sudah masuk pada tahap ketiga.

Artinya, penyelesaian polemik terkait rumah ibadah tidak lagi diselesaikan oleh wali kota setempat. Melainkan, penyelesaian perselisihannya dapat diselesaikan melalui pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga: Hibah Lahan GKI Yasmin, YLBHI Nilai Contoh Buruk Menyelesaikan Polemik Rumah Ibadah

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9/8 tahun 2006. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa tahapan pertama yaitu melalui cara musyawarah dengan warga setempat. 

Sementara tahapan kedua, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/wali kota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

Tahapan ketiga yaitu penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Namun, Wali Kota Bogor Bima Arya telah berupaya menuai janji dengan menyelesaikan Kasus GKI Yasmin dengan cara memberikan akta lahan baru kepada GKI Yasmin.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19