Kompas TV nasional hukum

Hibah Lahan GKI Yasmin, YLBHI Nilai Contoh Buruk Menyelesaikan Polemik Rumah Ibadah

Selasa, 15 Juni 2021 | 15:22 WIB
hibah-lahan-gki-yasmin-ylbhi-nilai-contoh-buruk-menyelesaikan-polemik-rumah-ibadah
Konferensi pers YLBHI terkait hibah lahan GKI Yasmin, Selasa (15/6/2021) (Sumber: YouTube/Yayasan LBH Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai hibah lahan GKI Yasmin yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor contoh buruk dalam penyelesaian polemik pendirian rumah ibadah.

Polemik GKI Yasmin dan Pemkot Bogor diketahui sudah terjadi sejak 2010, penyelesaian dengan menghibahkan lahan kemudian dinilai YLBHI bukan pendekatan yang baik.

Hal tersebut lantaran penyelesaian yang dilakukan Pemkot Bogor tidak berdasar dengan menghormati putusan pengadilan, putusan Ombudsman RI, dan tidak menghormati kehendak korban.

“Jadi ini contoh buruk bagaimana penyelesaian tapi tidak menggunakan pendekatan yang diatur dalam konstitusi yaitu dengan menghormati putusan pengadilan, menghormati keputusan lembaga Ombudsman dan menghormati bagaimana kehendak korban itu terjadi,” kata Muhammad Isnur dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Bima Arya Anggap Hibah Lahan untuk GKI Yasmin Sebagai Pesan Penting dari Bogor untuk Dunia

Muhammad Isnur menilai hibah lahan yang dilakukan Pemkot Bogor justru akan menimbulkan masalah baru. Terlebih dalam pandangan Isnur, penyelesaian yang dilakukan Pemkot merupakan bentuk narasi kekuasaan dengan mengabaikan suara dari korban dalam menyelesaikan polemik GKI Yasmin.

“Yang terjadi ini adalah narasi kekuasaan, narasi bagaimana wali kota mengabaikan semua itu dan mencari jalan lain untuk, jadi saya khawatir ini gengsi-gengsian gitu. Gengsi wali kota yang tidak mau mendengarkan korban,” tambahnya.

Lebih jauh, Isnur menilai tindakan yang diambil Pemkot Bogor ini berpotensi melanggar hukum. Adapun terkait persoalan ini, pihaknya siap untuk memberikan fasilitas hukum apabila ada korban yang ingin mengajukan gugatan hukum.

“YLBHI dan LBH Jakarta tentu akan mempertimbangkan kalau memang korban menyampaikan kesediaannya dan kesiapannya tentu kita akan siapakan juga gugatan kembali,” terangnya.

Baca Juga: Bima Arya Bikin Bogor Jadi Kota Nyaman

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19