Kompas TV nasional hukum

Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Buka Peluang "Diskon" Hukuman Djoko Tjandra

Selasa, 15 Juni 2021 | 12:15 WIB
pengurangan-hukuman-jaksa-pinangki-buka-peluang-diskon-hukuman-djoko-tjandra
Anggota Komis III DPR-RI, Arsul Sani (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menyunat hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 

Seperti diketahui, ia merupakan terpidana kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA), agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Tjandra, bisa pulang ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kalau penerima suap diturunkan pidana penjaranya, maka ada kemungkinan besar nanti penyuapnya juga diturunkan. 

Baca Juga: Anggota Komisi III Sesalkan Hakim Sunat Hukuman Jaksa Pinangki

"Logisnya pejabat yang menerima suap harus dihukum lebih berat daripada warga masyarakat yang menyuap," kata Arsul kepada Kompas TV, Selasa (15/6/2021). 

Dalam kasus ini dahulu di tingkat peradilan pertama Joko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena menyuap Jaksa Pinangki dalam hal pengurusan fatwa di MA. Oleh sebab itu, dirinya melihat apabila yang bersangkutan mengajukan banding, maka dia juga akan mendapatkan diskon masa hukuman.

"Bisa diperkirakan dengan turunnya vonis jaksa Pinangki, maka bisa turun pula vonis terhadap Joko Tjandra," ujarnya. 

Menurut dia, apabila nanti majelis hakim yang menangani banding Joko Tjandra sama seperti Jaksa Pinangki, maka prediksi tersebut akan semakin menguat.

Baca Juga: ICW: Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong 6 Tahun Penjara Merusak Akal Sehat, Benar-Benar Keterlaluan

"Jadi beralasan kalau ada yang melihat bahwa diskon hukuman untuk Pinangki tersebut sesungguhnya akan menjadi pintu masuk untuk juga meringankan Joko Tjandra. Apalagi kalau nanti majelis hakimnya sama," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


SINAU

Benarkah Pohon Bisa Bicara?

Sabtu, 18 September 2021 | 23:12 WIB
SINAU

Alasan Induk Kucing Memindah-mindahkan Anaknya

Sabtu, 18 September 2021 | 22:57 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
23:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19