Kompas TV nasional wawancara

Pengamat Nilai Tes Wawasan Kebangsaan KPK Justru Merusak Tatanan Bhinneka Tunggal Ika

Senin, 14 Juni 2021 | 22:00 WIB

KOMPAS.TV - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara masih terus bergulir.

75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan KPK melaporkan pimpinan KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pimpinan KPK kemudian dipanggil oleh Komnas HAM untuk diperiksa.

Namun pimpinan KPK tak menghadiri pemanggilan tersebut karena tidak jelasnya dugaan pelanggaran HAM.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyebut undang-undang mengatur bisa dilakukan upaya pemanggilan paksa.

Namun hingga kini Komnas HAM masih akan menunggu pimpinan KPK untuk datang.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menegaskan pimpinan KPK tidak menghadiri pemanggilan karena tak jelasnya dugaan pelanggaran HAM.

Menurutnya sangat penting pimpinan KPK mengetahui dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan untuk menjamin kepastian hukum.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut sebagai lembaga negara yang bersifat independen, KPK tidak bisa diintervensi lembaga lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Bola panas tes wawasan kebangsaan pegawai KPK terus bergulir.

Perlu upaya untuk segera menyelesaikannya agar tak berpotensi mengganggu kinerja pemberantasan korupsi.

Bagaimana menilai tes wawasan kebangsaan KPK ini secara jernih?

Benarkah tes wawasan kebangsaan ini bisa disebut prosedur wajar dalam mengukur wawasan dan komitmen kebangsaan pegawainya?

Simak pembahasannya bersama Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir, dan Pengamat Politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19