Kompas TV nasional politik

Komentari Premanisme di Tanjung Priok, Politikus Demokrat Ini Pertanyakan Peran Satgas Saber Pungli

Senin, 14 Juni 2021 | 10:46 WIB
komentari-premanisme-di-tanjung-priok-politikus-demokrat-ini-pertanyakan-peran-satgas-saber-pungli
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto (Sumber: (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra))

JAKARTA, KOMPAS TV - Penangkapan sejumlah orang dalam persoalan premanisme yang marak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tengah menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Mereka yang kerap memalak para sopir di kawasan Tanjung Priok tengah ditangani oleh kepolisian. 

Menyikapi persoalan premanisme itu, anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyesalkan masih adanya pungli di kawasan industri. Padahal sejak 4 tahun lalu Presiden Joko Widodo sudah membentuk petugas khusus yang menangani, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). 

Baca Juga: Tanjung Priok Memanas, Aksi Pecah Kaca Mulai Lagi, Disebut Imbas Ditangkapnya Mafia Pungli

"Anggotanyapun tidak tanggung-tanggung yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI," kata Didik dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021). 

Menurut dia, jika mengacu kepada tujuan penerbitan Perpres Nomor 87 sejak 2016, seharusnya praktek pungli sudah tak ada lagi atau minimalnya sudah menurun. 

"Jikalau Perpres tersebu dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga saat ini idealnya Pungli sudah tidak ada lagi atau setidak-tidaknya kecil sekali. Faktanya Presiden menemukan sendiri praktek pungli yang meraja lela," ujarnya.

Ia menilai pembentukan Satgas Saber Pungli tersebut hanya sekadar produk politik saja, sehingga tak berdampak apapun terhadap berkurangnya praktek pungli di Indonesia.

"Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib pelaksanaan Perpres tersebut dalam tataran implementatif? Apakah sekedar hanya menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," kata dia.

Ia menyebut, temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Tuhan kepada Jokowi untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan.

Baca Juga: Operasi Berantas Preman dan Pungli di Tangerang, 34 Orang Dibekuk

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


SAPA INDONESIA

Mencermati Aksi Demo Tolak PPKM

Selasa, 27 Juli 2021 | 12:27 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19