JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menceritakan bahwa dirinya pernah menolak memberikan persetujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Pengajuan pengadaan tersebut ia tolak karena memuat unsur mark up atau penggelembungan anggaran, bahkan hingga mencapai 600 persen.
Baca Juga: Survei SMRC: Responden yang Tak Puas Kinerja Jokowi Dukung Prabowo dan Anies Jadi Calon Presiden
Demikian Ketua Umum Partai Gerindra itu meyampaikan pengakuannya saat diwawancara oleh Youtuber, Deddy Corbuzier, di acara podcast yang ditayangkan lewat channel Youtube pada Minggu (13/6/2021).
"Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," kata Prabowo yang menolak pengadaan alutsista tersebut.
Prabowo tidak menampik bahwa di dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi untuk melakukan mark up atau penggelembungan anggaran.
Terkait kebijakannya yang menolak pengajuan pengadaan alutsista tersebut, kata Prabowo, banyak pihak yang saat itu tidak suka dengan keputusannya.
Baca Juga: Bicara Alutsista, Prabowo Sindir Prediksi Elite yang Yakin Indonesia Tak Akan Perang
Namun demikian, Prabowo tetap pada pendiriannya menolak hal itu. Selanjutnya, ia melaporkan kejadian itu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Pak (Jokowi), saya enggak mau pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengakui bahwa produsen atau pun agen memang mencari keuntungan dalam kegiatan jual beli alutsista.
Sebab, mereka memandang penjualan alutsista tersebut merupakan bisnis. Namun demikian, ia menolak tindakan tersebut.
Baca Juga: Ganjar Kurang Terkenal Bila Dibandingkan Prabowo dan Anies, tapi Lebih Disukai Masyarakat
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.