Kompas TV nasional wawancara

Arab Saudi Tak Beri Izin Haji ke Semua Negara

Minggu, 13 Juni 2021 | 22:37 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah Arab Saudi memutuskan ibadah haji 2021 hanya dibuka untuk domestik serta WNA yang menetap di Arab Saudi.

Negara itu juga membatasi kapasitas jemaah sebanyak 60 ribu orang.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meyebut keputusan ini diambil oleh pemerintah Arab Saudi dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi corona di seluruh dunia serta munculnya varian virus baru.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan keputusan Arab Saudi terkait haji menepis semua berita tidak benar terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan haji tahun ini.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid berharap pemerintah bisa melobi Arab Saudi agar memberikan kuota lebih besar pada WNI yang ada di Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah AMPHURI), Zaky Zakaria mengaku meski berat pihaknya menerima keputusan pembatalan ibadah haji untuk yang kedua kalinya.

“Kalau berharap yah tentu berharap tapi secara realistis kita susah memberangkatkan baik secara persiapan tidak cukup waktu. Kemudian kondisi pandemi dan vaksin indonesia mayoritas Sinovac yang tidak diakui saudi,” kata Zaky Zakaria seperti dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan sejumlah syarat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Selain hanya untuk 60 ribu orang, calon jemaah haji harus berusia 18-65 tahun sudah divaksinasi Covid-19 yang disetujui Arab Saudi, dan tinggal di Arab Saudi.

Semua pihak harus menerima keputusan dari pemerintah Arab Saudi ini.

Sementara itu pemerintah Indonesia harus bersiap dan berperan aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan jika ibadah haji dibuka kembali.

Bagaimana peran aktif Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan jika ibadah haji dibuka kembali?

Simak pembahasannya bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, dan Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Budi Firmansyah.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19