Kompas TV bisnis kebijakan

Staf Menkeu: PPN Pendidikan Bukan untuk Lembaga Formal tapi Buat Lembaga Komersial

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:08 WIB
staf-menkeu-ppn-pendidikan-bukan-untuk-lembaga-formal-tapi-buat-lembaga-komersial
Guru sedang mengajar di dalam kelas. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan tidak menyasar pada lembaga formal seperti sekolah bersubsidi dan lembaga nirlaba.

Staf Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan wacana PPN pendidikan dalam draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) diperuntukan bagi jasa pendidikan bersifat komersial yang hanya dijangkau kelompok tertentu. Semisal lembaga pemberi sertifikat hingga les privat.

Menurut Ystinus, lembaga-lembaga tersebut saat ini belum dipungut pajak oleh pemerintah. Sebab harus ada pembeda antara lembaga yang komersial dan lembaga yang berbasis subsidi atau nirlaba.

Baca Juga: Tolak Rencana PPN Pendidikan, Muhammadiyah: Bertentangan dengan Konstitusi

Yustinus juga memastikan pemerintah cukup komprehensif dalam penerapan objek PPN di rancangan RUU KUP.

Bahkan, draf RUU KUP yang digagas tetap memerhatikan pedagang pasar serta masukan dari ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Kami pastikan bahan kebutuhan pokok dan jasa pendidikan itu punya ruang untuk menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun tidak otomatis kena pajak,” ujarnya saat diskusi daring bertajuk Publik Teriak, Sembako Kena Pajak, Sabtu (12/6/2021).

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:13
ASDP INDONESIA FERRY: PENYEBERANGAN DARI DAN KE JAWA & BALI WAJIB BAWA KARTU VAKSIN, HASIL NEGATIF PCR, DAN STRP   PT KAI DAOP V PURWOKERTO TETAP BUKA LAYANAN VAKSINASI COVID-19 SELAMA LIBUR IDUL ADHA   PENDAFTARAN CPNS 2021 DIPERPANJANG HINGGA SENIN, 26 JULI 2021   CEK PENERIMA BANSOS BULAN JULI 2021, KLIK CEKBANSOS.KEMENSOS.GO.ID   MENSOS TRI RISMAHARINI AKAN MEMBERIKAN BANTUAN BERAS 5 KG BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI WILAYAH JAWA-BALI   YLKI: PEMERINTAH HARUS TETAPKAN BATAS HARGA TERTINGGI UNTUK KREMASI JENAZAH   YLKI NILAI TINDAKAN MENAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI TENGAH PANDEMI TIDAK MANUSIAWI   YLKI MINTA PEMERINTAH TINDAK TEGAS OKNUM YANG NAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI KREMATORIUM SAAT PANDEMI COVID-19   GEDUNG TERBAKAR, BPOM PASTIKAN FUNGSI PELAYANAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TIDAK TERGANGGU   PEMERINTAH PASTIKAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH (PMIB) AMAN DARI COVID-19   PENYALURAN BANSOS TUNAI UNTUK 99.763 KELUARGA DI JAKARTA TERTUNDA KARENA PEMADANAN DATA MILIK PEMPROV DAN KEMENSOS   KEMENHUB BATASI PERJALANAN LAUT DI MASA LIBUR IDUL ADHA   MENDAGRI TITO KARNAVIAN INSTRUKSIKAN PEMDA PERCEPAT PENYALURAN BANSOS BAGI WARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI    KEMENKES SEBUT 40% MOBILITAS WARGA MENURUN DI TEMPAT KERJA