Kompas TV nasional politik

Staf Menkeu: PPN Sembako Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong dan Dicatut Sehingga Beda Makna

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:38 WIB
staf-menkeu-ppn-sembako-bagian-kecil-dari-ruu-kup-yang-dipotong-dan-dicatut-sehingga-beda-makna
Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo (Sumber: KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai adanya kesalahan informasi terkait wacana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan jasa pendidikan dalam draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menjelaskan wacana PPN atas sembako dan jasa pendidikan yang ramai tersebut sebenarnya bagian kecil dari konsep RUU KUP yang dipotong dan dicatut sehingga membuat bunyi dari wacana tersebut terlepas dari maknanya.

"Itu yang terjadi, jadi ada satu pasal yang di dalam draft itu mengatakan bahan kebutuhan pokok bukan lagi barang yang dikecualikan dari objek PPN. Di sisi lain, bicara tarif pajak, kemudian dicantolkan seolah-olah dikenakan tarif PPN," ujarnya saat diskusi daring, Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga: Sembako dan Sekolah Akan Dikenai Pajak, Apa Alasannya?

Yustinus menjelaskan dalam rancangan draf RUU yang bocor tersebut, pemerintah membuat rancangan yang cukup komprehensif yaitu tentang upaya menangkal penghindaran pajak yang sangat masif dilakukan.

Kemudian mengatur ada rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPH) orang pribadi dan konsep-konsep lain seperti PPN.

Sebab hingga saat ini Indonesia gagal mengadministrasi dengan baik dan gagal mengajak yang mampu untuk berkontribusi membayar pajak.

Untuk itu jugalah Kemenkeu melalui RUU KUP, membuat rancangan agar dapat terjangkau oleh PPN yang saat ini memiliki pengecualian luas.

Baca Juga: 11 Daftar Sembako yang Akan Kena PPN Seebsar 12 Persen

Namun Yustinus menegaskan apa yang menjadi objek PPN tidak serta-merta akan benar-benar dikenai PPN.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19