Kompas TV nasional peristiwa

Haedar Nashir: Pendidikan akan Semakin Mahal, Elitis, dan Jadi Ladang Bisnis

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:09 WIB
haedar-nashir-pendidikan-akan-semakin-mahal-elitis-dan-jadi-ladang-bisnis
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (Sumber: dok PP Muhammadiyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan.

Dia menyatakan bahwa jika kebijakan PPN Pendidikan dipaksakan untuk diterapkan, maka yang nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara dengan APBN-nya, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi.

"Sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan," kata Haedar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/6/2021).

Wacana PPN sektor pendidikan yang dimaksud Haedar adalah PP yang termasuk dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sempat bocor ke publik.

RUU tersebut sebagai revisi dari UU No 6 Tahun 1983.

Baca Juga: MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan PPN: Berpotensi Tingkatkan Angka Kemiskinan

Wacana PPN sektor pendidikan itu bagi Haedar, tak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, serta tak sejalan dengan prinsip Pancasila.

"Lantas, mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," terang Haedar.

Padahal, lanjut dia, saat ini beban pendidikan Indonesia sangatlah tinggi dan berat, lebih-lebih di era pandemi Covid-19.

Menurutnya, di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) saja pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan, serta belum terdapat pemerataan oleh pemerintah.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19