Kompas TV nasional sosial

Sembako dan Sekolah akan Dikenakan Pajak, HNW: Tidak Sesuai Pancasila

Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:23 WIB
sembako-dan-sekolah-akan-dikenakan-pajak-hnw-tidak-sesuai-pancasila
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Sumber: KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dengan tegas menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah atau jasa pendidikan.

Menurut HNW, sapaan akrabnya, kebijakan yang termuat dalam draft Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tesebut tidak mencerminkan Pancasila.

"Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: PPN Sembako Diberlakukan Setelah Ekonomi Pulih

HNW mengaku heran, pemerintah hendak mengenakan pertambahan pajak terhadap sekolah dan sembako, yang jelas-jelas terhubung dengan mayoritas rakyat Indonesia.

Namun, di sisi lain, golongan konglomerat malah diberi kebijakan tax amnesty serta pajak nol persen untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Terlebih saat kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah semestinya tidak hanya fokus pada pemenuhan pajak, tapi juga inovasi dalam melakukan kewajiban melindungi, memakmurkan, dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Aryo Sumbogo | Editor : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:26
KEMENKES: VAKSIN COVID-19 PROGRAM VAKSINASI PEMERINTAH TAK BISA DIGUNAKAN UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO USUL PEMBACAAN NASKAH PANCASILA DILAKUKAN SETIAP HARI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA    MENPAN RB TJAHJO KUMOLO IMBAU INSTANSI PEMERINTAH GELAR APEL SETIAP SENIN PAGI    KEMENTERIAN PPPA DORONG PEMDA SEDIAKAN LAYANAN KASUS KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG   16 PEGAWAI POSITIF COVID-19, KANTOR DINAS PARIWISATA KULON PROGO TUTUP HINGGA 18 JUNI 2021   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN AJAK MASYARAKAT GALI POTENSI KOMODITAS RUMPUT LAUT   KETUA KOMISI III DPR HERMAN HERRY MINTA KAPOLRI PERCEPAT PENUNTASAN KASUS YANG MENARIK PERHATIAN PUBLIK   KAPOLDA JAWA TENGAH: SEMARANG SEBAGAI SALAH SATU DAERAH YANG MENJADI FOKUS DALAM PENANGANAN COVID-19   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO MINTA PEMKAB YANG MASUK ZONA MERAH COVID-19 PERBANYAK GERAKAN DI RUMAH SAJA   MENAG YAQUT CHOLIL QOUMAS: KEGIATAN KEAGAMAAN DI ZONA MERAH DAN ORANYE DITIADAKAN   MENAG TERBITKAN SURAT EDARAN SOAL PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH   WAPRES MA'RUF AMIN: ISU TERORISME TINGKATKAN KETIDAKPASTIAN DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA   KASUS COVID-19 MELONJAK, KOMANDAN LAPANGAN RSD WISMA ATLET LETKOL LAUT M ARIFIN MINTA GUBERNUR DKI PERKETAT PSBB   MENTERI PPPA: SALAH SATU AKAR MASALAH KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK ADALAH EKONOMI