Kompas TV nasional sosial

Orangtua dan Guru Keberatan Sekolah Ditarik Pajak

Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:56 WIB

KOMPAS.TV - Tenaga pendidik serta orang tua murid menyatakan keberatan atas rencana pajak pertambahan nilai alias PPN terhadap jasa pendidikan.

Kebijakan ini bisa berdampak kontradiktif .dengan target pemerintah menuju sumber daya manusia yang unggul.

Menurut salah seorang guru, PPN tidak tepat dikenakan saat pandemi, meskipun sudah ada bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat.

Bagi orang tua murid, biaya sekolah yang semakin mahal di kondisi pandemi tentu sangat terasa berat. 

Jasa pendidikan akan dihapus dari daftar jasa bebas PPN. Hal ini tertuang dalam draf Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sementara anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Puteri Komarudin menilai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan perlu dipertimbangkan kembali, karena kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Selain jasa pendidikan, pemerintah juga berencana menjadikan sembako sebagai obyek pajak dengan mengenakan PPN.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyatakan pemerintah tengah merancang kebijakan perpajakan yang komprehensif.

Yustinus menyatakan kebijakan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi nasional.

Banyak pihak mengimbau agar kebijakan ini dikaji kembali. Pemerintah, harus bisa mendengar suara masyarakat, agar tidak terbebani di kala sulit saat pandemi.

Kebijakan ini bisa berdampak kontradiktif dengan target pemerintah menuju sumber daya manusia yang unggul.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19