Kompas TV regional berita daerah

THR Tak Tuntas, Buruh di Kalsel Ancam Lakukan Aksi di DPRD Kalsel

Sabtu, 12 Juni 2021 | 03:25 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI Kalsel meminta  Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan segera memanggil sejumlah perusahaan  yang dilaporkan bermasalah.

Hal ini diungkapkan Ketua FSPMI kalsel, Yoeyoen Indharto dalam keterangan terbukanya terkait tunjangan hari raya atau THR.

Baca Juga: Denny Indrayana Berencana Gugat Hasil PSU ke MK, KPU Nyatakan Siap

Persoalan yang dilaporkan pihak buruh diantaranya terkait pembayaran THR 2021 tak sesuai ketentuan, pekerja yang belum didaftarkan ke dalam program jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

"Saya sudah koordinasi dengan kepala Dinas tenaga kerja Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepalq dinas berjanji akan memprioritaskan kasus-kasus ini dalam waktu cepat, kalau dalam satu bulan ini pihak dinas tidak memanggil perusahaan tadi maka kita akan lakukan aksi di kantor DPRS," ucap Yoeyoen Indharto.

Pihak buruh mengaku telah mengirim surat laporan pada  pihak Disnakertrans Kalsel.

Baca Juga: Anggota Bawaslu RI Pantau Langsung PSU di Banjarmasin, Temukan Warga Tak Bisa Ikut Coblos Ulang

Buruh memberi tenggat waktu hingga akhir juni  untuk menindaklanjuti laporan mereka tersebut.

Buruh kalsel mengancam akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kalsel jika hingga waktu yang ditentukan itu laporan mereka  masih belum ditindaklanjuti.

Penulis : KompasTV Banjarmasin





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:36
LUHUT BINSAR PANDJAITAN MINTA NTT PERSIAPKAN DIRI SEBAGAI LOKASI "SIDE EVENT" KTT G20 TAHUN 2022   WAPRES MA'RUF AMIN HARAP KONSUMEN INDONESIA PILIH PRODUK DALAM NEGERI DARI UMKM   MENPAN RB SERAHKAN KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH DAN KANTOR KE MASING-MASING KEMENTERIAN DAN LEMBAGA   KPK SEBUT BELUM MENERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KSAD JENDERAL ANDIKA PERKASA   PEMKOT TANGERANG PERPANJANG PPKM BERBASIS MIKRO HINGGA 28 JUNI 2021   LONJAKAN KASUS COVID-19, PBNU MINTA UMAT BERIBADAH DI RUMAH DAN HINDARI KERUMUNAN   KEMENKES PERCEPAT VAKSINASI COVID-19 UNTUK CEGAH PENAMBAHAN KASUS COVID-19 AKIBAT VIRUS KORONA VARIAN DELTA   SATGAS TEGASKAN BIAYA PENANGANAN KIPI AKIBAT VAKSIN COVID-19 DITANGGUNG PEMERINTAH   JUBIR SATGAS: PEMERINTAH BERUPAYAH MELAKSANAKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 SECARA OPTIMAL   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO: KORONA VARIAN DELTA BERBAHAYA, UTAMAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN   COVID-19 MELONJAK, JUBIR SATGAS: PERKETAT PROTOKOL KESEHATAN, KITA TIDAK TAHU DI MANA POTENSI PENULARAN   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO INGATKAN MASYARAKAT PERKETAT DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN   KASUS COVID-19 DI KOMPLEKS PARLEMEN MEREBAK, DPR BATASI KEHADIRAN RAPAT DAN TIADAKAN KUNJUNGAN KERJA   SATGAS COVID-19: PEMERINTAH PERCEPAT PROSES "WHOLE GENOME SEQUENCING" PENULARAN COVID-19