Kompas TV nasional politik

Anggota DPR Partai Demokrat Pertanyakan Kinerja Satgas Saber Pungli Buatan Presiden Jokowi

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:15 WIB
anggota-dpr-partai-demokrat-pertanyakan-kinerja-satgas-saber-pungli-buatan-presiden-jokowi
Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan sopir truk kontainer di pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021). (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengkritik kinerja Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dibentuk melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Menurut politisi Partai Demokrat ini jika Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga saat ini, idealnya pungli sudah tidak ada lagi atau setidak-tidaknya kecil sekali.

Namun faktanya Presiden yang membentuk Satgas Saber Pungli menemukan sendiri praktik pungli yang meraja lela.

Baca Juga: Pengakuan Preman di Tanjung Priok Bagaimana Proses Pungli Terjadi, Sehari Bisa Dapat 250 Ribu

Didi mengingatkan Satgas Saber Pungli bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Anggotanya pun tidak tanggung-tanggung yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

Dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sudah dijelaskan Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:19
IKUTI WEBINAR KOMPAS INSTITUTE BERTAJUK "BRAND STORY THROUGH MEDIA", DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   TIONGKOK PERSILAKAN WARGA TAIWAN DATANG KE WILAYAHNYA UNTUK MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19   RUSIA BERSIAP KIRIM SATELIT CANGGIH KE IRAN YANG AKAN TINGKATKAN KEMAMPUAN MATA-MATA   PROGRES PEMBANGUNAN DEPO STASIUN LRT DI JATIMULYA,BEKASI, JABAR, MENCAPAI 44,18%   SATGAS COVID-19: KENAIKAN KASUS KORONA DI DKI JAKARTA 300% DALAM 10 HARI   KEMENKES: 29 KEMATIAN PASCAVAKSINASI TAK TERKAIT VAKSIN COVID-19   PASCALIBUR LEBARAN, JUMLAH ZONA MERAH COVID-19 DI INDONESIA PER 6 JUNI 2021 MENINGKAT MENJADI 17 DAERAH   MENTERI BUMN ERICK THOHIR ANGKAT DONI MONARDO JADI KOMISARIS UTAMA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)   BNPB JADIKAN RS LAPANGAN IJEN BOULEVARD DI KOTA MALANG SEBAGAI ANTISIPASI JIKA TERJADI LONJAKAN KASUS COVID-19   KOMPOLNAS MINTA POLISI TIDAK TUNGGU PERINTAH PRESIDEN UNTUK TINDAK PUNGLI   PEMKOT SURABAYA: PENCETAKAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR BISA DISELESAIKAN DI RS ATAU BIDAN   KEMENPAN DAN RB TEGASKAN PIHAKNYA TIDAK PERNAH KELUARKAN SURAT SOAL PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PNS   PBNU TOLAK RENCANA PEMERINTAH UNTUK MEMUNGUT PPN DARI PENDIDIKAN DAN SEMBAKO   DUKCAPIL KEMENDAGRI JALIN KERJA SAMA DENGAN PLN SOAL PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN