Kompas TV internasional kompas dunia

Usung Reformasi, Raja Yordania Abdullah II Bentuk Komite untuk Susun UU Politik dan Pemilu Modern

Jumat, 11 Juni 2021 | 03:45 WIB
usung-reformasi-raja-yordania-abdullah-ii-bentuk-komite-untuk-susun-uu-politik-dan-pemilu-modern
Raja Yordania Abdullah II baru saja menunjuk mantan Perdana Menteri Samir Rifai memimpin sebuah komite baru yang mendapat kekuasaan besar untuk merombak sistem politik kerajaan. (Sumber: Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File)

AMMAN, KOMPAS.TV - Raja Yordania Abdullah II baru saja menunjuk mantan Perdana Menteri Samir Rifai memimpin sebuah komite baru yang mendapat kekuasaan besar untuk merombak sistem politik kerajaan tersebut.

Dilansir Arab News, Kamis (10/6/2021), komite itu beranggotakan 92 orang, mendapat mandat menyusun undang-undang partai politik dan pemilihan umum yang modern, serta memberi saran kepada Raja untuk meningkatkan sistem pembuatan keputusan di kerajaan. 

Dalam suratnya kepada Samir Rifai, Raja Abdullah II memerintahkan komite tersebut menyusun undang-undang yang akan menjadi dasar reformasi, serta mengkaji amandemen konstitusi terkait. 

Hasil akhir dari komite itu, seperti dilaporkan Arab News, adalah "Kerangka yang Inklusif dan Ringkas" untuk meningkatkan sistem politik kerajaan dan memperluas partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan. 

Komite itu juga akan memberi saran amandemen legislatif untuk meningkatkan kinerja parlemen serta memastikan partisipasi serta keterlibatan perempuan dan kaum muda dalam politik.

"Kita bertekad untuk mencapai lompatan kualitatif dalam kehidupan politik dan parlementer," kata Raja Abdullah II dalam surat perintah tersebut yang salinannya dilihat Arab News. 

Raja Abdullah II juga meminta Komite itu menggunakan makalah diskusi miliknya sebagai dokumen panduan dalam upaya mereka menyusun "peta jalan untuk masa depan" Yordania. 

Baca Juga: Raja Yordania Abdullah II dan Pangeran Hamzah Tampil Bersama untuk Pertama Kalinya di Depan Publik

Pangeran Hamzah Bin Al-Hussein (kanan) dan Pangeran Hashem Bin Al-Hussein (kiri), saudara Raja Abdullah II yang memimpin Yordania, tengah menghadiri pembukaan parlemen di Amman, Yordania pada 28 November 2006. (Sumber: AP Photo/Mohammad abu Ghosh, File)

Raja Abdullah II menerbitkan tujuh makalah diskusi yang membahas berbagai topik dan pemikiran, termasuk mekanisme untuk meningkatkan sistem politik Yordania, proses demokratisasi, dan pendidikan. 

Mantan anggota parlemen Jamil Nimri yang duduk di komite itu menjelaskan panel komite mereka mewakili seluruh spektrum politik, termasuk kaum kiri, kaum tengah, kelompok Islamis, liberal, dan konservatif. 

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19