Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemerintah sebut Pajak Bahan Pokok Untuk Optimalkan Penerimaan Negara

Kamis, 10 Juni 2021 | 15:30 WIB
pemerintah-sebut-pajak-bahan-pokok-untuk-optimalkan-penerimaan-negara
Bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti tempe akan segera dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk  bahan kebutuhan pokok yang tengah diusulkan pemerintah melalui  Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru, mendapat banyak tentangan. Apalagi jika dibandingkan dengan kebijakan pemberlakuan insentif pajak hingga 100 persen terhadap mobil dan rumah.

Namun pemberlakuan aturan tersebut sudah dikaji dengan baik sesuai dengan kondisi yang berlaku. RUU tersebut disiapkan untuk meningkatkan penerimaan negara setelah pandemi berakhir.   Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo melaui akun Twitternya menjelaskan,  rencana pengenaan PPN itu memang  terkait dengan penurunan penerimaan pajak pemerintah akibat pandemi. Sehingga ketergantungan terhadap utang akan semakin tinggi.

Pemerintah, menurutnya, tengah berupaya  memaksimalkan penerimaan pajak dan tidak bergantung pada utang. Salah satunya dengan menerapkan  multitarif PPN, yang  menurut dia telah diberlakukan di berbagai negara lain.  Sehingga penerimaan PPN menjadi lebih optimal.

“Kenapa sih penerimaan PPN kita belum optimal? Ini salah satu jawabannya.  Terlalu banyak pengecualian dan fasilitas. Indonesia negara dengan pengecualian terbanyak. Ya memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jadi ruang penghindaran pajak,”ujarnya.

Pemberlakuan PPN tersebut dianggap justru memberi rasa keadilan secara menyeluruh. Selain itu, tujuan pemajakan akan tercapai. “Pengaturan yang demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai.  Yang mampu bayar tidak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN. Ini fakta. Maka kita perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair, “ sebutnya.

Langkah yang adil menurutnya, pajak PPN tetap diberlakukan, namun porsinya yang lebih rendah dibandingkan barang mewah. “Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” tambahnya.

Penulis : Juni Triyanto | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19