Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Mereka Mencintai KKN

JAKARTA, KOMPAS TV - Masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terlebih, kini pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tinggal dua setengah tahun lagi. 

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Hendri Satrio mengatakan, apabila ada kelompok atau segelintir orang yang kekeuh ingin mengubah masa jabatan presiden, mereka itu patut dicap sebagai penghkhianat reformasi. Pasalnya, dulu para pendemo yang berjuang menurunkan Presiden Soeharto tujuannya adalah membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. 

Baca Juga: Hasil Survei Parameter Politik: Mayoritas Tak Setuju Masa Jabatan Presiden 3 Periode

"Kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang ingin periode presiden lebih dari dua kali itu sangat mungkin kelompok penghkhianat reformasi. Terus mereka ini orang-orang yang cinta sekali KKN seperti zaman orde baru," kata Hendri kepada Kompas TV, Kamis (10/6/2021). 

Selain itu, kata dia, mereka adalah kelompok yang sengaja ingin menjerumuskan Presiden Jokowi di tengah prestasinya yang gemilang saat memimpin Indonesia. 

"Seorang Jokowi yang memiliki catatan sejarah bagus tentang pembangunan infrastruktur di mana-mana dibuat dengan ide mendorong Jokowi jadi 3 periode. Pak jokowi itu udah ngomong enggak setuju, ini usaha untuk menjerumuskan. Jokowi pasti enggak setuju," ujarnya. 

Baca Juga: Survei: 45,3% Publik Tak Setuju Jokowi 3 Periode

Ia mengimbau kepada jajaran MPR untuk tak meloloskan usulan tersebut. Sebab, bila mereka tetap mengiyakan, maka nantinya itu akan menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. 

"Indonesia ini enggak pernah kekurangan pemimpin, jadi jangan MPR membuat lembaran sejarah buruk bagi kehidupan mereka, karena akan dicap MPR pengkhianat reformasi," kata dia.